Menurut Dessy, sebagian besar pejabat dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura saat ini menggunakan kendaraan dinas yang statusnya telah masuk dalam kategori pemutihan atau tidak lagi layak secara administrasi maupun teknis.
“Banyak kendaraan dinas yang sudah masuk pemutihan, sehingga perlu dilakukan pengadaan kembali agar operasional pemerintahan tetap berjalan optimal,” jelasnya.
Dessy menegaskan, pengadaan kendaraan dinas ini akan dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.(kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
BTM bersama tim akan menjalankan tugas pengarah bersama PGIW Papua, pengurus FK PKB di tiga…
Kondisi laut yang tidak bersahabat ini membuat para nelayan memilih untuk mengamankan aset mereka daripada…
Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura merencanakan penambahan luas lahan TPU Dosay sekitar 5 hektare…
Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya…
Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM adalah sebuah hal yang lumrah. Dimana lima region lainnya dibelahan…
General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim, mengatakan, berdasarkan data operasional bandara, jumlah…