Namun, perlu diingat bahwa pencabutan izin juga perlu mempertimbangkan hak-hak perusahaan dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Kami juga berharap agar perusahaan sawit yang belum menjadi anggota GAPKI, khususnya di wilayah Papua, agar segera bergabung,”imbuhnya.
Ditambahkan, saat ini baru 9 dari 20 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI Papua, bagi yang belum bergabung silahkan bergabung, karena dengan bergabung secara resmi ke GAPKI tentu ini bisa menjadi mitra pemerintah agar bisa bersama memajukan Papua.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Untuk mencapai pintu rimba, kami memilih menggunakan kendaraan milik warga. Pilihan ini bukan tanpa alasan.…
BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar…
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan bakau di Jayapura, khususnya di wilayah Hamadi hingga Holtekamp, memiliki…
Ujian ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, dimulai sejak, Senin 4 Mei hingga Kamis, 7…
Menurutnya, kelulusan merupakan awal dari harapan baru bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang…
Kericuhanpun tak terhindarkan, aparat harus menghindari lemparan batu sambil melepas tembakan gas air mata. Dari…