Namun, perlu diingat bahwa pencabutan izin juga perlu mempertimbangkan hak-hak perusahaan dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Kami juga berharap agar perusahaan sawit yang belum menjadi anggota GAPKI, khususnya di wilayah Papua, agar segera bergabung,”imbuhnya.
Ditambahkan, saat ini baru 9 dari 20 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI Papua, bagi yang belum bergabung silahkan bergabung, karena dengan bergabung secara resmi ke GAPKI tentu ini bisa menjadi mitra pemerintah agar bisa bersama memajukan Papua.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Penangguhan ini memicu kekhawatiran atas keberlangsungan distribusi nutrisi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Krisis operasional…
Bisakah Persipura menjawab dahaga publik yang sudah empat tahun menunggu agar bisa tampil di kancah…
Meski sebagai tim tamu, Ade merasa anak asuhnya tak gentar sama sekali. Ia mengaku pemainnya…
Perjalanan karier Asker Nazhafaliev di sepak bola profesional terbilang relatif singkat dan tidak diwarnai nilai…
Ketua panitia penyelenggara pertandingan Persipura Jayapura, Alberto Itaar, mengatakan bahwa pertandingan play-off promosi Persipura versus…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memfasilitasi nonton bareng (nobar) pertandingan Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC pada…