Namun, perlu diingat bahwa pencabutan izin juga perlu mempertimbangkan hak-hak perusahaan dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Kami juga berharap agar perusahaan sawit yang belum menjadi anggota GAPKI, khususnya di wilayah Papua, agar segera bergabung,”imbuhnya.
Ditambahkan, saat ini baru 9 dari 20 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI Papua, bagi yang belum bergabung silahkan bergabung, karena dengan bergabung secara resmi ke GAPKI tentu ini bisa menjadi mitra pemerintah agar bisa bersama memajukan Papua.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Keerom menerima alokasi dana dengan rincian Tambahan DAU Rp 67.250.912.000, penyaluran…
Kegiatan ini menjadi informasi dan bukti nyata, apa yang selama ini telah dikerjakan pemerintah daerah,…
Suara dentuman meriam simulasi dan letupan gas air mata memecah keheningan Mimika, Papua Tengah. Di…
Direktur LBH Papua, Festus, mengatakan kasus tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan teknis…
Lima pasien anak yang sebelumnya menjalani perawatan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makan…
Bayang-bayang tapal batas yang membentang di tanah Papua tak mampu memagari jejak Ben Alois Natkime.…