Namun, perlu diingat bahwa pencabutan izin juga perlu mempertimbangkan hak-hak perusahaan dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh dan transparan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Kami juga berharap agar perusahaan sawit yang belum menjadi anggota GAPKI, khususnya di wilayah Papua, agar segera bergabung,”imbuhnya.
Ditambahkan, saat ini baru 9 dari 20 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI Papua, bagi yang belum bergabung silahkan bergabung, karena dengan bergabung secara resmi ke GAPKI tentu ini bisa menjadi mitra pemerintah agar bisa bersama memajukan Papua.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dalam laporan tersebut, kekayaan Suyudi terdiri atas sejumlah aset tidak bergerak dan bergerak. Untuk tanah…
”Kapolri baru, harapan baru untuk membenahi institusi Polri,” ujar Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa…
Usai dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam), Jenderal TNI Dudung Abdurachman…
Selama lebih dari dua dekade, ia memilih bertahan dan ikut merajut masa depan anak-anak di…
Aksi ini banyak muncul di media sosial mengingat para mahasiswa yang terlibat nampaknya telah siap…
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, melalui Ketua Tim Penyidik sekaligus Kepala Seksi Penuntutan Kejati Papua, Alfisius…