JAYAPURA-Beragam dinamika terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara pada Pemilu 2024 di Kota Jayapura , Rabu (14/2) kemarin. Diantaranya, ada peserta pemilu yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) namun tidak diizinkan petugas KPPS untuk mencoblos hanya karena tak punya surat undangan.
Kasus lainnya di Tanjung Ria tepatnya TPS 11, peserta Pemilu hanya diberikan satu surat suara Caleg anggota DPR Kota Jayapura, ada juga kasus surat suara yang kehabisan di Distrik Jayapura Utara, Kelurahan Trikora.
Terkait dengan hal itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, mengatakan Bawaslu akan mengambil langkah langkah sesuai kewenangannya. “Kita akan menindaklanjutinya dan menjadikannya sebagai temuan, tentunya berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada. Kami juga akan berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu kabupaten/kota untuk menindaklanjuti beberapa laporan temuan di lapangan,” kata Hardin saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (14/2).
Dikatakan Hardin, untuk di TPS 11 Tanjung Ria, Jayapura Utara, akan dilakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran kemudian laporan pengawas di TPS, kemudian diplenokan di tingkat Panwas Distrik untuk diputuskan rekomendasinya.
Selain itu juga, kata Hardin, beberapa oknum petugas KPPS belum paham dengan kinerja mereka meski sudah diberikan pembekalan sebelumnya. “Ini akan menjadi evaluasi kita sebagai penyelenggaran Pemilu terutama di Bawaslu Provinsi Papua,” ujarnya.
Bawaslu Papua, kata Hardin akan terus melakukan pemantauan hingga pungut hitung di 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Sementara itu, pantauan Cenderawasih Pos di lapangan. Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura tak menyalurkan hak suaranya lantaran tidak adanya petugas KPPS yang datang membawa surat suara agar pasien bisa mencoblos.
Mery (30) misalkan, seorang pasien di RSUD Jayapura yang mengaku hingga pukul 17:00 WIT, belum ada petugas KPPS yang mendatanginya. “Sampai saat ini (pukul 17:00 WIT), saya belum juga menyalurkan hak suara saya lantaran tak ada petugas KPPS yang mendatangi saya,” ucap warga Argapura ini.
Padahal, Mery mengaku ingin sekali mencoblos kandidat yang ia jagokan. “Harusnya ada TPS khusus di rumah sakit, sehingga sekalipun saya terbaring di bangsal rumah sakit, namun bisa menggunakan hak suara saya. Terlebih ini agenda 5 tahun sekali,” ujarnya.
Sementara itu, Julian, salah satu keluarga pasien yang berasal dari Kabupaten Sarmi juga menyebut tak ada petugas KPPS yang menyambangi pasien untuk mencoblos. “Saya belum melihat petugas KPPS yang datang ke ruangan kami,” kata Julian.
Selain itu, Julian sendiri tak menggunakan hak suaranya lantaran belum paham apakah ia selaku warga Sarmi bisa melakukan pencoblosan di Kota Jayapura.
“Pengen mencoblos, tapi saya sendiri tidak tahu prosedurnya. Apalagi saya warga Sarmi yang kebetulan datang ke RSUD Jayapura lantaran ada keluarga yang sedang mendapatkan penanganan medis,” pungkasnya. (fia/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos