“Jabatan fungsional analis kebijakan diharapkan dapat mengawal mutu dan kualitas kebijakan di Provinsi Papua, dimana kita ketahui dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, ditentukan oleh regulasi yang ada,” kata Ridwan dalam sambutannya.
Untuk itu, menjadi tugas bersama terus menerus meningkatkan kapasitas kompetensi para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan. Tentunya tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, kita harus memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal, agar hasil analisis yang dilakukan dapat bermanfaat secara optimal.
Ridwan juga menyampaikan bahwa peran analis kebijakan diharapkan lebih meningkat dalam melakukan upaya pengkajian dan analisis suatu kebijakan, atau peraturan yang menghasilkan rekomendasi yang kredibel bagi pemerintah, maka kehadiran AAKI sangat strategis dan menjadi wadah kreatif-inovatif para analis kebijakan.
“Pengurus Wilayah AAKI Papua, sebagai mitra Pemerintah Provinsi Papua kedepan harus berbenah diri menjadi wadah yang kredibel dan berperan lebih aktif, melihat beban tugas Pemerintah Daerah dalam membina analis kebijakan yang semakin komplek,” ucapnya.
Pihaknya berharap Pengurus Wilayah AAKI Papua yang baru dilantik dapat menjalankan amanah ini, sebagai bagian dari tugas yang diemban. “Nantinya AAKI Perwakilan Papua dapat berkolaborasi dengan instasi terkait dalam peningkatan kapasitas SDM analis kebijakan,” pungkasnya. (fia/tri)
Page: 1 2
Prestasi tersebut berdasarkan laporan Eye on the Market yang dikeluarkan oleh JP Morgan Asset Management.…
Salah satunya datang dari studi yang dilakukan oleh Universitas Oxford, yang meninjau berbagai metode berhenti…
Terong Belanda merupakan buah unik dengan bentuk lonjong menyerupai telur dan cita rasa asam yang…
Dikutip Kemenko Pangan, Agenda besar ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di…
“Jadi itu kan nilai proyek pembangunan fisik, sebenarnya di angka Rp 1,6 miliar anggarannya. Kenapa…
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Borobudur Hukum Channel, Megawati menyoroti kondisi penegakan hukum…