JAYAPURA-Saluran air kali Acai di Kota Jayapura saat ini dalam kondisi yang memperihatinkan dan dianggap tidak siap untuk menampung debit air apabila terjadi intensitas hujan tinggi yang menyebabkan banjir besar. Hal itu diungkapkan oleh pemerhati lingkungan di Kota Jayapura, Albert Meraudje, kepada Cendrawasih Pos, Selasa (12/3).
Dia mengingatkan, instansi teknis di Pemkot Jayapura supaya memprioritaskan penanganan masalah banjir di Kota Jayapura terutama di daerah aliran sungai atau Kali Acai yang selalu menjadi titik limpahan bencana banjir di wilayah sekitar Abepura. Selain itu, dia juga meminta, agar penanganan masalah prioritas tidak bisa dinomorduakan,.
Artinya jika sudah masuk skala prioritas, penangananya juga harus diutamakan. Persoalan banjir di Kota Jayapura hampir terjadi setiap tahun, semestinya menjadi dasar dalam upaya penanganannya.
“Saya lihat dari sisi peraturan daerah itu sudah ada, cuman sekarang yang saya lihat adalah pejabat, OPD yang bersangkutan. OPD harus melihat mana hal-hal yang urgen yang berkaitan dengan umum, jangan dia melihat, kaitannya karena Pemilu, anggarannya dipotong dan lain-lain. Ini kan banjir yang menjadi bencana yang dibuat oleh manusia dan pasti mengorbankan jiwa bahkan harta benda. Sehingga ini harus diprioritaskan, harus dianggarkan,” katanya.
Lanjut dia, yang tidak kalah penting terkait dengan penanganan banjir di Kota Jayapura pemerintah harus bisa secara rutin mengeruk dan membersihkan saluran air utama seperti Kali Acai, Kali Siborhonyi Kotaraja dari sampah-sampah plastik, gulma dan sedimen yang ada di daerah saluran air tersebut. Apalagi di Kali Acai tersebut, sudah ada jaring sampah plastik yang semestinya juga harus selalu rutin dibersihkan.
Sehingga pada saat hujan dan terjadi banjir, siapapun termasuk pemerintah tidak selalu menganggap sebagai bencana alam. Karena semua itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri.
“Kemudian dari Kotaraja, itu tidak ada filternya, dia masuk free ke dalam Teluk Youtefa. Jadi ini kembali ke Pemkot, kota harus siapkan anggaran. Anggaran itu harus diprioritaskan,” ujarnya.
Dia mengaku, mengurus kali itu memang menjadi tanggung jawab dari pihak Balai Sungai tetapi berhubung itu ada di wilayah Pemerintah Kota Jayapura maka Pemerintah Kota Jayapura wajib untuk melakukan koordinasi intens dengan pihak Balai Wilayah Sungai. Karena setiap jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah juga sudah diberi tanggung jawab dan tugas masing-masing.
“Inikan wilayah kota, OPD terkait koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai kemudian dengan PU Provinsi Papua, kemudian dengan Kementerian PUPR. Supaya kita bisa lihat tanggung jawabnya, kalau kota punya anggaran kecil, ya kota bisa kerja apa dengan anggaran yang kecil itu. Sehingga provinsi kerja apa dan Balai kerjanya apa,” tegasnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos