

Kondisi ruas jalan poros Koya Barat yang mengalami kerusakan. Rencananya tahun ini ruas jalani mulai diperbaiki. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA — Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo memastikan perbaikan jalan rusak di wilayah Koya Barat akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Abisai menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus menjalankan program yang telah dianggarkan secara optimal dan bertanggung jawab.
“Untuk tahun ini, saya berharap seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh OPD dapat berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus untuk PUPR, semua kegiatan yang telah dianggarkan harus direalisasikan, termasuk perbaikan jalan di Koya Barat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagian ruas jalan di Koya Barat sebelumnya telah dilakukan pengecoran, sementara sebagian lainnya masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan lanjutan. Namun demikian, seluruh pekerjaan tersebut telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
“Jalan di Koya Barat sudah masuk dalam anggaran. Ada yang sebagian sudah dicor dan ada yang belum. Semua itu akan dikerjakan tahun ini. Untuk jalan yang sementara rusak, akan segera diperbaiki agar masyarakat dapat melintas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Page: 1 2
Tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ternyata tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan, tetapi…
Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…
Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean, mewakili Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan, mengatakan…
Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran parameter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa…
Ketua Tim Meteorologi Publik BMKG, Finnyalia Napitupulu, menginformasikan bahwa gambaran cuaca secara umum di…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, definisi OAP telah memiliki dasar hukum…