DPRD Pertanyakan Pelayanan PT. Pelni

Dicecar Mulai Kasur Hingga Sampah 

JAYAPURA – Komisi C DPR Kota Jayapura nampaknya penasaran dengan persoalan transportasi laut dan udara yang berjalan dalam dua pekan terakhir khususnya yang bersentuhan dengan arus mudik di Jayapura. Komisi C ingin mendengar apa saja perkembangan dan persoalan arus mudik apalagi jumlah penumpang khususnya yang menggunakan kapal dimana terjadi peningkatan penumpang yang sangat  signifikan. 

 Dari pertemuan di ruang Komisi C DPRD ini, pihak PT Pelni diperhadapkan dengan pertanyaan menyangkut masih banyaknya kasur yang dijual oleh oknum TKBM hingga sampah yang sepat diduga dibuang ke laut termasuk sarana air di kamar mandi.

 “Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi pelabuhan dan penumpang yang datang ke Jayapura beberapa hari terakhir sebab kami mendengar penumpang naik sampai 300 persen dan apakah ini sesuai aturan atau justru  berlebihan. Jangan sampai terlalu penuh dan terjadi apa-apa,” kata Ketua Komisi C, Jhon Betaubun didampingi anggota lainya, Hj Waode, Willem Ongge, Ahmad Sudjana dan Max Fonataba, Rabu (12/6) kemarin. 

 Tak hanya itu, pertanyaan lain adalah seputar kasur atau tempat yang dijual oleh oknum TKBM. Kata Jhon yang dilakukan petugas TKBM adalah bentuk pungli karena tak ada aturan yang mewajibkan harus membayar. Apalagi dalam tiket ada yang sudah menerakan dengan nomor shet atau tempat tidur.

 “Jangan sampai ada bentuk pungli dari fasilitas milik negara dan terus dibiarkan,” kata Jhon. Disini persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat dan belum terpecahkan adalah soal kasus ini. Ia meminta Pelni lebih tegas. 

“Kalau dalam era pak Sembiring ini bisa dibenahi kami pikir ada itu  untuk nama baik Pelni sendiri,” jelasnya. 

 Lainnya menyangkut ketersediaan air di kamar mandi termasuk sampah yang dibuang di laut. Disini Harianto Sembiring menjelaskan bahwa pihaknya tak menutup mata soal persoalan kasur. Pelni bahkan sudah berdiskusi dengan koordinator TKBM untuk meminta jangan ada penjualan kasur lagi namun jawaban yang diterima tak memberi solusi.

 “Mereka menjawab bahwa 80 persen anggota TKBM berpendidikan rendah dan yang diketahui hanyalah bagaimana mencari nafkah. Tapi kami tak berhenti sampai disitu, selalu kami ingatkan dan kami memiliki mimpi pelabuhan ini  menjadi pelabuhan percontohan yang berbeda dari yang lain,” kata Sembiring. 

 Sementara untuk kondisi kamar mandi Ia memastikan sudah banyak pembenahan. “Untuk sampah kami pastikan semua sampah dibuang di pelabuhan, bukan di laut. Jika ada ABK yang membuang ke laut akan langsung diberi sanksi, pecat jika perlu,” imbuhnya.

 Pihak Pelni juga meminta dukungan kepada DPRD Kota untuk bisa sama-sama menertibkan kondisi pelabuhan yang terkesan masih semerawut. Sebelumnya Komisi C juga melakukan pertemuan ditempat yang sama dengan beberapa maskapai penerbangan. Aspirasi yang disampaikan adalah soal tinginya harga tiket hingga bagasi yang dibebankan kepada penumpang. 

 “Kalau di Aceh harga bisa diturunkan Rp 1 juta kenapa di Papua tidak bisa. Ini kembali ke kebijakan saja. Termasuk soal bagasi yang kini harus berbayar. Kami  berharap ini dipertimbangkan dengan melihat perekonomian masyarakat di Papua,” tegas Jhon. (ade/gin)