Sementara itu kepala kantor wilayah DJKN Papua Papua Barat dan Maluku, Pram Sihombing mengatakan, kerjasama itu meruspakan suatu hal yang baik dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dari pemerintah kota Jayapura. Harapannya dengan kerjasama itu pengelolaan piutang negara di pemerintah kota Jayapura semakin baik dan semakin akuntabel.
“Jadi kami juga di sini hadir kementerian keuangan, ingin bersinergi untuk memajukan pemerintah kota Jayapura. Jadi apa yang bisa kami sumbangkan untuk pemerintah kota Jayapura tentunya nanti kita diskusikan lagi, hari ini merupakan suatu awalan yang baik, ” ujarnya.
Lanjut dia, ke depan antara pihaknya dengan pemerintah kota Jayapura akan melakukan pertukaran data, misalnya data piutang dari pemerintah kota Jayapura akan dilakukan analisis terlebih dahulu, tentunya yang dilihat siapa saja orangnya, kemudian piutangnya juga jenisnya apa saja.
“Selanjutnya nanti kami akan coba optimalisasi, kami tagih. Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi utang itu ada di neraca dan tidak bisa kita tagih,” tambahnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…
Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…