Sementara itu kepala kantor wilayah DJKN Papua Papua Barat dan Maluku, Pram Sihombing mengatakan, kerjasama itu meruspakan suatu hal yang baik dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dari pemerintah kota Jayapura. Harapannya dengan kerjasama itu pengelolaan piutang negara di pemerintah kota Jayapura semakin baik dan semakin akuntabel.
“Jadi kami juga di sini hadir kementerian keuangan, ingin bersinergi untuk memajukan pemerintah kota Jayapura. Jadi apa yang bisa kami sumbangkan untuk pemerintah kota Jayapura tentunya nanti kita diskusikan lagi, hari ini merupakan suatu awalan yang baik, ” ujarnya.
Lanjut dia, ke depan antara pihaknya dengan pemerintah kota Jayapura akan melakukan pertukaran data, misalnya data piutang dari pemerintah kota Jayapura akan dilakukan analisis terlebih dahulu, tentunya yang dilihat siapa saja orangnya, kemudian piutangnya juga jenisnya apa saja.
“Selanjutnya nanti kami akan coba optimalisasi, kami tagih. Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi utang itu ada di neraca dan tidak bisa kita tagih,” tambahnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Koordinator Pos SAR Sarmi, Yohanis Muay, menjelaskan bahwa penghentian operasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan…
ETLE Drone ini mulai dioperasikan pada Januari 2026 oleh Subdirektorat Penindakan dan Penegakan Hukum (Subdit…
"Kami jelaskan, stok komoditas beras Bulog di seluruh tanah air. Jadi total stok beras Bulog…
Umar menjelaskan, dalam UU ITE yang baru dipertegas mengenai batasan substansial tentang jenis kebohongan digital…
Ironisnya, lonjakan kebocoran data justru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan…
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji…