Jurnalisme Investigasi dan Hak Publik di Papua Terancam

Bagi Papua kata dosen hukum tata negara itu, isu ini memiliki relevansi yang sangat konkret. Papua menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang kompleks, mulai dari pengelolaan dana otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Ironisnya setiap tahun Papua menerima dana otonomi khusus dalam jumlah besar, sementara publik terus mempertanyakan sejauh mana dana tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga terlihat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) serta berbagai persoalan pelayanan publik di wilayah terpencil yang seringkali menjadi perhatian setelah diangkat melalui laporan jurnalistik yang mendalam.

Karena itu Lily menegaskan jurnalisme investigasi memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di Papua. Tanpa ruang yang memadai bagi kerja jurnalistik semacam ini, masyarakat akan kehilangan salah satu instrumen penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik dijalankan dan bagaimana sumber daya daerah dikelola.

“Jika ruang jurnalisme investigasi dipersempit oleh regulasi yang tidak proporsional, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga hak masyarakat Papua untuk memperoleh informasi yang jujur mengenai pembangunan di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (jim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q