

Edi Mangun (FOTO:Yohana/Cepos)
JAYAPURA_PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir 2.500 QR Code. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan saat pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Tanah Papua.
Area Manager Comm, Rel & CSR PTPertamina Papua Maluku Edi Mangun di Jayapura, Selasa, mengatakan nomor polisi yang tertera tidak terdata pada direktorat lalu lintas.
“Para kendaraan tersebut menggunakan saat melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar,” katanya.
Menurut Edi, oleh sebab itu pihaknya memperkuat koordinasi dan konsolidasi terkait penyalahgunaan QR Code khususnya pada BBM subsidi. “Kami akan memperkuat lagi koordinasi dengan pihak kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan penggunaan QR Code pihaknya bisa memantau apakah penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran atau tidak dengan begitu kuota yang diberikan dari pemerintah sesuai peruntukannya.
“Oleh sebab itu kami terus gencar menghimbau kepada konsumen pertalite untuk segera mendaftarkan kendaraan roda empat yang dimiliki pada Program Subsidi Tepat,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya mengingatkan agar konsumen roda empat pertalite yang mau daftar QR Code harus memastikan bahwa dokumen yang dimiliki lengkap serta jelas, dan kendaraan wajib terdata dan terverifikasi di Korlantas Polri.
“Kemudian file foto tidak boleh pecah atau buram karena bisa jadi foto yang tidak terlihat jelas bisa tertolak proses verifikasi untuk mendapatkan QR Code,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan,…
Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di…
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap…
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat…
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara…
Pengelola APMS Lasminingsih dan Anwarudin Wamena, Suyono mengaku sebenarnya kalau dikatakan pembiaran itu tidak, sebab…