

JAYAPURA-Kepala badan pendapatan daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby K. Awi, mengungkapkan dalam rangka mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura, Bapenda Kota Jayapura tahun 2019 melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sehingga bisa mengoptimalkan PAD di Kota Jayapura.
“Tahun ini dalam upaya menggenjot PAD Kota Jayapura kita lakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, tujuan dari dilakukannya pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, yakni sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak,”ungkapnya, Senin (1/4).
Robby juga menyatakan dalam mengoptimalkan penerimaan PAD, pihaknya juga terus melakukan penagihan piutang secara persuasif kepada para WP (wajib pajak) yang telah menunggak pajak (utang) selama setahun.
Hal ini dilakukan pihaknya agar wajib pajak tidak ada tunggakan dan pencairan piutang yang berdampak pada penerimaan bisa semakin berkurang karena wajib pajak sudah melunasinya.
Dalam rangka mengoptimalkan PAD saat ini dengan ada penerapan parkir dengan sistem pembayaran non tunai atau E –Money di kawasan bisnis Ruko Dok II, juga merupakan suatu terobosan mendongkrak PAD dari sektor parkir.
Termasuk tahun ini, Bapenda Kota Jayapura telah megelurakan terobosan baru yakni meluncurkan aplikasi E-Simpada berbasis website, guna mempermudah pelayanan serta meningkatkan PAD.
“Saya harap wajib pajak di tahun ini juga melakukan kewajibannya dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).(dil/gin)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…