Ketua DPRP: KPU Sulit Bergerak Dengan Dana Terbatas

JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw nampak kaget ketika mendengar dana yang dikelola oleh KPU Provinsi sangat terbatas. Dari Rp 9 miliar  yang dianggarkan ternyata dilakukan pemotongan menjadi Rp 7,4 miliar. Dari pemotongan ini KPU Papua juga masih harus melengkapi diri maupun peralatan di lapangan dengan  protokoler kesehatan yang berkaitan dengan covid 19. 

 “Kami melihat KPU sudah siap melakukan tahapan untuk 11 kabupaten namun untuk KPU Provinsi yang menjadi persoalannya adalah minimnya dukungan anggaran,” kata Johny usai melakukan tatap muda dengan komisioner KPU Papua, di sekretariatnya di Entrop, Selasa (30/6). Ia menyebut bahwa dari Rp 9 miliar kemudian dipotong menjadi Rp 7,4 miliar dan dari angka Rp 7 miliar lebih ini KPU Papua masih harus menyiapkan peralatan berkaitan protokoler covid. Artinya ada nilai yang berkurang namun komponen yang bertambah. 

 Selain itu untuk melakukan beberapa kegiatan semisal supervisi, bimtek maupun monitoring dianggarkan hanya Rp 500 juta untuk mengcover kegiatan untuk 11 kabupaten. “Ini bagi kami sangat kecil. Semisal Yahukimo atau Nduga yang harus dilakukan pendampingan, supervisi maupun bimtek dan itu menggunakan dana Rp 500 juta tapi untuk 11 kabupaten, kecil sekali,” bebernya. Selama ini kata Banua rakyat selalu meminta KPU profesional,  adil agar mendapatkan kepala daerah yang betul – betul dipilih oleh rakyat dan berkualitas. 

 Namun untuk memperoleh itu diperlukan kinerja yang baik dan profesional. Nah untuk kesana tentunya perlu dilakukan supervisi maupun bimtek dan lainnya. “Kalau tidak dibekali susah juga KPU kabupaten nantinya. Selain itu telah menjadi rahasia umum jika di KPU juga kadang ada blok – blok dan ini bisa ditepis ketika dilakukan supervisi agar penyelenggara semua profesional dan independen,” beber Banua. Terkait ini pihaknya menyatakan akan mengundang resmi KPU untuk mempresentasekan di depan anggota DPR.

 Sementara Ketua KPU Papua, Theodorus Kosay menambahkan bahwa pihaknya tidak melaksanakan Pilkada tetapi hanya melakukan supervisi, monitoring, bimtek dan rapat koordinasi kepada 11 kabupaten. Ini dilakukan  oleh masing – masing divisi dan itu harus dilakukan. Semua untuk memfasilitasi KPU kabupaten agar Pilkada berjalan baik. “Kami sudah melakukan pemetaan mulai kesulitan termasuk rawan konfliknya seperti apa namun hari ini kami hanya mengantongi anggaran sangat terbatas yakni Rp 7,4 miliar dan kami berharap ini dibantu,” jelas Kosay.

 Nah untuk 11 kabupaten NPAD nya sebesar Rp 484 miliar lebih namun ini sebagian sudah terpakai dan sebagian lagi belum mengingat sebelumnya Pilkada sempat dihentikan pada 21 Maret dan baru kembali digulirkan pada 15 Juni. “Banyak tahapan yang sedang dilakukan namun kami tak bisa melakukan supervisi maupun monitoring sebab anggaran sangat terbatas. Yang bisa terjangkau hanya KPU Keerom dan yang kami lakukan melalui virtual namun jaringan juga tak stabil,” tambah Kosay. (ade/wen)