

gejala-campak
MIMIKA – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat tren kasus campak di Kabupaten Mimika dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kamaludin menegaskan bahwa penyebab utama tingginya tren kasus campak di Mimika disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi.
“Jadi kita sangat berharap orang tua yang punya bayi, balita itu membawa anaknya ke Posyandu untuk imunisasi, bukan cuma imunisasi campak, ada BCG, DBT, polio gitu supaya ada kekebalan tubuh. Kalau misalnya banyak anak-anak tidak diimunisasi, ya begini terus,” kata Kammaludin, Rabu (21/1).
Kamaludin menjelaskan, pada tahun 2023, jumlah kasus terduga kasus campak di Mimika sebanyak 356 kasus. Dinas Kesehatan lalu mengirim 89 sampel ke Surabaya untuk dilakukan uji laboratorium.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 sampel hasilnya positif campak. Pemerintah lalu menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) lantaran tren kasus naik dan rantai penularan terdeteksi secara epidemologi.
Pemerintah juga melaksanakan upaya pengedalian dengan mendorong percepatan imunisasi tambahan bagi bayi dan balita, dan berhasil menurunkan angka penularan campak di Mimika.
“Tahun 2024 kasus campak sebanyak 32 kasus tetapi tidak KLB walaupun lebih banyak dibanding 2023 karena dia tidak ada hubungan epidemologinya lagi atau kasusnya tidak mencar-mencar, satu di lokasi ini dan satu di sana,” imbuhnya.
Page: 1 2
Tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ternyata tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan, tetapi…
Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…
Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean, mewakili Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan, mengatakan…
Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran parameter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa…
Ketua Tim Meteorologi Publik BMKG, Finnyalia Napitupulu, menginformasikan bahwa gambaran cuaca secara umum di…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, definisi OAP telah memiliki dasar hukum…