

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito (FOTO: Moh. Wahyu Welerubun/Cenderawasih Pos)
MIMIKA – Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Mimika rencananya akan dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2024.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito saat memimpin apel gabungan di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (18/11) kemarin.
Valentinus mengatakan, berkaitan dengan SK PPPK guru yang hingga kini belum ada kejelasan ternyata dalam tahun ini untuk anggaran PPPK guru tidak termasuk dalam anggaran. Sehingga, SK PPPK guru nantinya baru akan dikeluarkan pada tahun 2025 karena anggaran untuk PPPK guru baru ada di 2025.
“Saya sudah menyampaikan SK akan dikeluarkan per 1 Januari 2025 karena anggarannya tersedia di 2025. Kalau SK-nya dikeluarkan sekarang ya sama saja SK bodong,” kata Valentinus. “Percuma bapak ibu pegang SK kemudian tidak mendapatkan hak. Padahal kita sudah lakukan upaya yang terbaik,” ungkapnya menambahkan.
Terkait dengan SK PPPK guru di Kabupaten Mimika belakangan ini menuai polemik lantaran tak kunjung ada kejelasan dari Dinas Pendidikan.
Hal ini tentunya menjadi PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat nasib ratusan guru ini belum ada kejelasan.
Sedangkan, ribuan tenaga kesehatan (Nakes) yang lulus seleksi PPPK bersamaan dengan PPPK guru telah menerima SK PPPK pada Rabu 6 November 2024 lalu. Adapun jumlah tenaga guru PPPK yang lulus seleksi PPPK sejak Desember 2023 lalu sebanyak 488 Guru. “Saya sangat berharap untuk bisa bersabar, yang jelas di 2025 Januari PPPK guru tersebut sudah mendapatkan SK-nya,” pungkas Valentinus. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…