Categories: MIMIKA

Kapolda Papua Tengah Dorong Pemkab Intan Jaya Bangun Mapolres

MIMIKA — Kondisi infrastruktur keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kini menjadi sorotan tajam. Hingga saat ini, Kepolisian Resort (Polres) Intan Jaya belum memiliki Markas Komando (Mako) yang permanen.  Selama hampir sewindu, operasional kepolisian setingkat kabupaten tersebut masih harus menumpang di bangunan milik Polsek Sugapa.

Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui di Mimika pada Selasa,12 Mai 2026. Ia menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai adalah syarat mutlak bagi kepolisian untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di wilayah konflik tersebut.

“Ya sekali lagi, kami pihak kepolisian kan bekerja harusnya di fasilitas-fasilitas yang memadai. Polres Intan Jaya 7 tahun, 8 tahun berjalan ini kita lihat masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa,” ujar Brigjen Pol Jermias Rontini kepada wartawan.

Selain persoalan gedung, Kapolda juga membeberkan kendala logistik yang cukup pelik, terutama terkait mobilisasi kendaraan dinas. Letak geografis Intan Jaya yang ekstrem menuntut biaya operasional yang sangat besar, sementara anggaran kepolisian untuk distribusi sarana prasarana sangat terbatas.

Ia mencontohkan sulitnya mengirimkan kendaraan operasional ke atas (Intan Jaya) yang membutuhkan biaya transportasi selangit. “Sekarang mau kirim mobil ke Intan Jaya itu potong 32 kan gitu, kan sangat disayangkan. Karena kita tidak punya anggaran untuk memfasilitasi pengiriman kendaraan, padahal kendaraan itu kita butuhkan di atas,” ungkapnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago