Categories: MIMIKA

54.186 jiwa yang Dinonaktifkan, BPJS Minta Masyarakat Tak Panik

MIMIKA – Penonaktifan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) menjadi perhatian publik di Kabupaten Mimika setelah banyak masyarakat melayangkan keluhan tentang kartu kepesertaan yang sudah tak lagi aktif terhitung mulai 1 Februari 2026.

Mengenai penonaktifan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika, Mikael Tuturop, menjelaskan, kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/AUK/2026.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat keputusan di atas, untuk jumlah secara nasional yang dinonaktifkan sekitar 11 juta. Untuk wilayah Kabupaten Mimika sendiri, jumlah yang dinonaktifkan berada di angka 54.186 jiwa.

“Dari penonaktifan ini dampaknya apa? Contoh, peserta dia ke Puskesmas dia kaget kok kartu saya bisa nonaktif, nah, ketika kartunya nonaktif yang dipersoalkan itu–bagaimana supaya kartu itu bisa aktif kembali,” kata Mikael, Jumat (13/2).

Menurut Mikael, masyarakat tidak perlu panik ataupun khawatir. Kartu kepesertaaan PBI-JK yang yang telah nonaktif masih dapat di-reaktivasi dengan memenuhi tiga syarat utama.

Yang pertama, peserta termasuk dalam kategori PBI-JK yang dinonaktifkan terhitung mulai 1 Februari 2026. Kedua, peserta masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Dan yang ketiga, peserta penderita penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.

“Kalau peserta merasa dirinya miskin atau rentan miskin, silahkan lapor ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan dari kelurahan. Nanti diverifikasi dan divalidasi kembali,” terangnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Mentan Janjikan Penambahan Kuota BBM Subsidi

Menanggapi aspirasi para petani, Menteri Pertanian langsung menghubungi pihak Pertamina untuk mencari solusi atas keterbatasan…

14 hours ago

Seringnya Kehabisan BBM, Terpaksa Beli di Pengecer yang Harganya Lebih Tinggi

Di kota ini, angkutan umum khususnya angkot atau taksi lokal bukan sekadar sarana mobilisasi, melainkan…

15 hours ago

DPRP Minta Penanganan Pasca Konflik Ditangani Menyeluruh

Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S,IP, M.KP meminta Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan…

16 hours ago

Komis IV DPRP Minta Gubernur Tegur Kadis PUPR

Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran…

17 hours ago

Sengketa Hak Ulayat Kantor Kelurahan Seringgu Jaya Dimediasi

Mediasi mempertemukan Buang Mahuze yang mengaku sebagai pewaris hak ulayat atas tanah tersebut dengan Kepala…

18 hours ago

Pemprov Terima Kunci Rumah Susun ASN Papua Tengah

Serah terima tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penguatan birokrasi di provinsi termuda…

19 hours ago