Categories: MIMIKA

Penyelesaian Tapal Batas, Pemkab Mimika Tunggu Kebijakan Pemprov

MIMIKA – Pemkab Mimika masih menunggu kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terkait penyelesaian tapal batas di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah.

Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito saat ditemui di kantor DPRD Mimika, Rabu (2/10)  kemarin mengatakan, sebelumnya Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk telah memimpin rapat bersama pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Namun, rapat itu ditunda karena beberapa hal.

“Kita (perwakilan dari Mimika-red) itu tidak lengkap kemarin. Undangannya kan pemerintah jadi yang hadir kan pemerintah sementara dari Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai itu ada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ada tokoh masyarakatnya yang hadir jadi dipending, dimungkinkan minggu ini, kita menunggu undangan dari Provinsi semoga itu bisa segera,” katanya.

Di kampung Wakia, terdapat tambang ilegal yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat Suku Mee dan Suku Kamoro.  Akibat perebutan tapal batas, ada pihak yang kemudian membakar sejumlah rumah di kampung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deiyai dan Dogiyai itu.

Akibatnya, masyarakat setempat terpaksa harus mengungsi dan mendirikan tenda darurat di sekitaran pantai sebagai tempat tinggal sementara.  Valentinus mengatakan, penanganan persoalan ini merupakan tugas pemerintah provinsi sehingga pemerintah kabupaten hanya mengikuti aturan yang ada.

Valentinus menilai, sebenarnya jika sudah ada koordinat terkait batas-batas wilayah antar kabupaten dan sebagainya maka masalah tentang batas wilayah seharusnya sudah selesai.  Oleh karena itu, yang mestinya disusul adalah hak adat maupun hak ulayat di wilayah tersebut.

“Karena bisa saja ada terkait dengan adat dan ulayat itu bisa masuk ke wilayah Mimika atau mungkin bisa masuk ke wilayah Deiyai, Dogiyai itu dimungkinkan hal-hal seperti itu makanya harus didudukkan antara pemerintah maupun tokoh masyarakat yang ada untuk bisa ada kesepahaman dalam hal itu,” ujarnya. (mww/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Cegah Peredaran Narkoba, Tiga THM di Entrop Dirazia

Razia tersebut menyasar tiga tempat hiburan malam, yakni Cafe/Bar D'Sultan, Blue Angles dan Cloud9. Kegiatan…

36 minutes ago

​BPS: Angka Kemiskinan Naik Signifikan

    Kenaikan grafik kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan Jayapura, melainkan menggambarkan…

2 hours ago

Status Ekonomi Bukan Berdasar Pendapatan Tunai

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura juga meluruskan anggapan umum mengenai penetapan kategori Desil dalam…

3 hours ago

Izin Pembangunan SPBU di Papua Harusnya Dipermudah

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua berharap pemerintah daerah terus mempermudah…

5 hours ago

Pemkot Siapkan Usulan Bantuan Rumah ke Kementerian

   Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., mengatakan pendataan tersebut dilakukan melalui Dinas…

7 hours ago

Tekankan Pengabdian dan Loyalitas kepada Institusi

Kapolres mengatakan, sertijab tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk…

8 hours ago