Setiap Distrik Harus Punya Data yang Valid

SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Lokakarya dan Focus Group Diskusi (FGD),  untuk membicarakan tentang rencana aksi Jayapura satu data yang terintegrasi dengan distrik sebagai pusat data, Selasa, (15/12).

Lokakarya dan FGD tersebut terlaksana atas kerja sama antara Pemkab Jayapura dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) serta Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BAKTI).

“Jika kita bicara pembangunan, itu tidak terlepas dari perencanaan. Karena perencanaan ini sangat membutuhkan data dan sampai saat ini data kita itu masih lemah,” tutur Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, John Wicklif Tegai kepada wartawan usai pembukaan Lokakarya dan FGD tentang rencana aksi Jayapura satu data yang terintegrasi dengan distrik sebagai pusat data, Selasa (15/12).

Diungkapan, dalam waktu berjalan, biasanya menggunakan parameter untuk memprediksi. Namun yang dibutuhkan pihaknya adalah data yang valid atau riil. “Sehingga dengan semangat yang dibangun oleh Pemkab bekerja sama dengan KOMPAK dan BAKTI ini, kita punya mimpi yang besar untuk satu data yang dipakai oleh semua OPD,” ujarnya.

Terkait dengan itu, setiap distrik harus punya data yang valid. Karena rentang kendali antara masyarakat di kampung dengan kabupaten, kemudian OPD tidak terlalu proaktif untuk melakukan validasi terhadap data teknisnya. 

“Akibatnya kita berjalan ini seperti meraba-raba, seperti kata bapak Bupati dalam sambutannya, orang buta tuntun orang buta, jadi kita harus punya data yang valid,” tambah John Wicklif Tegai.

Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, kepada wartawan usai membuka kegiatan tersebut menyebutkan, hambatan yang dialami adalah ego sektoral. “Ego sektoral ini bukan lokal di jajaran Pemkab Jayapura, tapi memang dari pusat seperti itu. Hal ini saya sudah ikuti sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Kita bicara di pusat lintas kementerian/lembaga untuk Indonesia satu data yang difasilitasi oleh Bank Dunia, itu terus menerus kita bicara,” ucapnya.

Karena itu, kata Bupati Mathius, salah satunya Kabupaten Jayapura ini ingin dijadikan pilot project. “Saya lihat sampai sekarang ini kita masih lakukan diskusi. Oleh karena itu, kalau birokrasi seperti itu mungkin kita lebih baik putar saja yakni, mulai dari kampung saja atau tidak ada birokrasi dari bawah,” pungkasnya.(roy/tho)