ILAGA– Para pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Puncak melakukan aksi demo damai terkait dibukanya penerimaan CPNS formasi 2024 di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Pendemo yang menamakan dirinya Forum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terdiri dari KNPI, F03, GAMKI, AMKI dan Pemuda Katolik, berorasi mengelilingi Ilaga ibukota Kabupaten Puncak yang berakhir di halaman kantor Bupati Puncak, Senin (26/8/2024).
Tiba di kantor Bupati Puncak, para pendemo diterima Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni.
Di hadapan Penjabat Bupati Puncak, para pendemo menyampaikan lima poin aspirasi mereka.
Pertama, mereka berharap formasi CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024 100 persen OAP. Kedua, Pencaker berharap ada penambahan kuota formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 formasi menjadi 1.000 formasi.
Ketiga, meminta Penjabat Bupati Puncak, BKD Puncak dan DPRD Puncak untuk segera melakukan koordinasi ke Kemenpa. RB untuk penambahan kuota CPNS.
Keempat, Pencaker meminta BKD Kabupaten Puncak untuk dapat melibatkan tim Pencaker dalam seleksi CPNS Tahun 2024, dan kelima meminta bantuan ketersediaan jaringan Internet untuk proses pendaftaran CPNS Kabupaten Puncak Tahun 2024.
Usai mendengarkan aspirasi para pendemo, Penjabat Bupati Nenu Tabuni melakukan pertemuan dengan perwakilan para Pencaker di ruang kerja Bupati Puncak.
Usai pertemuan, Penjabat Bupati Nenu Tabuni menyampaikan bahwa para Pencaker menginginkan kuota penerimaan CPNS di Kabupaten Puncak bukan perbandingan 80 persen OAP dan 20 non OAP.
“Merek menginginkan kuota penerimaan CPNS formasi 2024 harus 100 persen OAP,” ungkap Nenu Tabuni.
Terkait aspirasi tersebut, Penjabat Bupati Nenu Tabuni menyampaikan bahwa untuk kuota penerimaan CPNS 2024, merupakan kewenanan Kemenpan RB. Dimana yang berlaku saat ini di seluruh tanah Papua yaitu perbandingan 80 persen OAP dan 20 persen non OAP.
“Para Penaker sampaikan bahwa MRP sudah sampaikan seperti itu, tapi harus diketahui bahwa sampai saat ini, MRP juga belum audiens dengan Kemenpan RB atau pemerintah pusat, supaya pemerintah pusat ambill keputusan itu jelas soal kuota. Kami pemerintah daerah di 8 kabupaten ini, bisa saja setuju 100 persen OAP, namun harus ada garis koordinasi antara Kemenpan RB dan MRP atau BKN, supaya ada keputusan jelas, biar kita pemerintah bisa ikut,” jelasnya.
Terkait hal ini, Penjabat Bupati Nenu Tabuni langsung merespon dengan membentuk tim kecil.
“Saya tunjuk Asisten III sebagai ketua tim yang akan ke Provinsi Papua Tenga bertemu ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya ke Jakarta bertemu Kemenpan RB, agar ada jalan keluar, sehingga perekutan PNS ini benar-benar jelas soal kuota,”ucapan Penjabat Bupati Nenu Tabuni.
Setelah mendapatkan informasi dari Penjabat Bupati Nenu Tabuni, para pendemo selanjutnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan tetap mengawal perekurtan PNS 2024, dengan tetap menunggu informasi dari tim kecil yang sudah dibentuk.(*)