Soal Anggaran Covid-19, Dewan Minta Harus Transparan

JAYAPURA-Anggota DPRD Kabupaten  Lanny Jaya Girmin Wenda, SE. M.Si  meminta Pemerintah Kabupaten harus transparan dalam pengunaan dana Covid – 19 dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai kesatuan tim satgas Covid – 19 Kabupaten.

  Menurutnya, selama ini  dalam penyaluran dana Covid yang dilakukan pemerintah daerah tidak melibatkan anggota DPR dan terkesan disembunyikan.  “Sampai saat ini, kami DPRD dari unsur pimpinan  tidak pernah dilibatkan dan sampai saat ini masyarakat belum ada yang terinfeksi, maka pemerintah harus terbuka soal  dana Covid,” ungkap Girmin Wenda yang juga Ketua Fraksi Gabungan Ninawi Abua  melalui   telepon selulernya, Selasa, (19/5).

   Girmin menilai Bupati dan timnya dalam bekerja ini juga kurang melibatkan atau memberi kepercayaan kepala dinas terkait sebagai satuan dalam tim Satgas Covid -19 di Lanny Jaya, seperti Disperindagkop, Dinas  Sosial maupun Satpol PP. “Kami lihat juga tidak ada melibatkan legislatif.”ujarnya

   Sementara itu, Sekretaris Komisi B Demis Tabuni   memberikan apresiasi kepada bupati yang sudah mengambil langkah tepat dan langsung turun lapangan melibatkan semua pihak seperti FPPL-KLJ, KNPI, KAPP dan seluruh intelektual yang terlibat guna memutuskan mata rantai Covid19 di  Lanny Jaya.

   “Namun saya juga perlu memberi masukan kepada saudara Bupati Lanny Jaya bahwa 

dana Rp 20 Miliar yang sudah pernah dianggarkan oleh pemerintah untuk keperluan penanganan Covid19 setelah saya cek dananya sebagian sudah dicairkan dan sebagian belum, maka saya minta harus ada transparansi kepada kami dengan rincian yang jelas. Yakni,  sudah dicairkan berapa dan diperuntukan untuk apa saja, sisa dana yang ada itu akan dipergunakan seperti apa, apakah tenaga medis dan teman-teman relawan sudah diperhatikan baik, apakah sudah ada pengadaan alat Tes Covid-19 dan APD,” beber  Demis.

  Menurutnya, sebelum menggunakan dana sisa dari 20 M yang ada, harus ada pertemuan bersama melibatkan semua komponen agar kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa baik ini tidak terkesan ada indikasi lain, karena kurang adanya transparansi informasi padahal kebijakannya sudah luar biasa. “Ini saya rasa sangat perlu, sebab dana sebagian besar belum terpakai masih ada,” paparnya. (oel/tri)