Sekolah Darurat Rawan Dipolitisir

WAMENA – Kodim 1702 / Jayawijaya mengkhawatirkan kondisi sekolah darurat pengungsian yang terkesan tertutup bagi kunjungan, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempolitisir dan menimbulkan isu atau persepsi tidak baik terhadap aparat TNI dan Polisi.

   “Jayawijaya daerah aman, sudah memiliki sarana dan prasana sekolah yang memadai, tidak seharusnya ada sekolah darurat, yang justru memperlihatkan ketidakmampuan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk pegunungan tengah dalam mengurus pelajar yang datang,” ungkap Dandim 1702/ Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto, dalam rilisnya Sabtu (16/2) kemarin.

   Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto mengatakan TNI dan Polisi terkesan tidak diizinkan oleh relawan pengungsian Nduga untuk masuk ke lingkungan sekolah darurat yang dibangun untuk anak-anak pengungsi Nduga di Kabupaten Jayawijaya.

  “Sekolah darurat itu terkesan menjadi sekolah tertutup, karena siapapun tidak boleh memasuki area sekolah, termasuk anggota TNI-Polri,”ujarnya

   Dandim mengaku sudah memediasi pertemuan antara pejabat Dinas Pendidikan Nduga dan Dinas Pendidikan Jayawijaya terkait ratusan pengungsi yang sementara bersekolah di Halaman Gereja Weneroma, Sinakma, Jayawijaya.     Mediasi berlangsung di Markas Kodim 1702/Jayawijaya Jumat, (15/2) dihadiri juga koordinator tim pengungsi Nduga.

   “Dari mediasi pertemuan itu, diperoleh kesepakatan bahwa anak-anak sekolah nantinya ditempatkan di SD YPPGI, SMP YPPGI dan SMA YPPGI Anigou Kampung Elekma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, dengan pertimbangan bahwa sanak saudara mereka banyak yang tinggal di daerah tersebut,”jelasnya

   Ia juga menyatakan jika, para pelajar dari beberapa distrik yang ada di Kabupaten Nduga yang saat ini menuntut ilmu dalam sekolah darurat di halaman gereja Weniroma Sinakma berhak untuk mendapatkan tempat belajar yang layak.

   Sementara itu informasi yang dihimpun  Cenderawasih Pos, saat mengunjungi sekolah darurat pengungsian, ada aturan dari tim relawan jika aparat TNI/Polri yang berseragam dilarang masuk ke lingkungan sekolah karena dikhwatirkan membuat anak-anak pengungsi Nduga ketakutan.

Dimana, 406 lebih anak-anak pengungsi Nduga ini meninggalkan kampung halaman mereka karena trauma pasca kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata melawan TNI dan polisi, yang mulai terjadi pada Desember 2018 lalu.(jo/tri)