JAYAPURA-Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Terius Yibalom kembali dilantik menjadi Ketua Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua (KOMWIL ADKASI), masa bakti 2022-2026.
Pelantikan yang dihadiri ratusan anggota DPRD dan 50 Ketua DPRD se Indonesia itu berlangsung di ruangan rapat Paripurna MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).
Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Acara juga dihadiri oleh sejumlah petinggi lembaga negara, seperti Ketua DPR RI, perwakilan Polri, TNI, Kejagung dan sebagainya.
Usai dilantik, Terius mengatakan pelantikan yang direncanakan dilantik oleh Mendagri tersebut harus dilakukan oleh sekretaris Mendagri karena berhalangan, sehingga di waktu yang bersamaan juga dilantik komisaris dari 34 provinsi.
“Apa yang menjadi aspirasi dan pergumulan masyarakat yang selama ini mungkin belum tersampaikan ke pusat, bisa tersalurkan dengan baik, sehingga kami harapkan dengan saya masih diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai ketua komisariat asosiasi wilayah DPRD seluruh Provinsi Papua maka saya bisa jadi perpanjangan tangan dari sejumlah kabupaten di Papua,” kata Terius melalui sambungan telepon selulernya, Senin, (14/3).
Dikatakan bahwa dengan dilakukannya pelantikan tersebut maka dirinya akan menjadi perpanjangan tangan anggota DPR Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi. “Mengingat situasi saat ini adanya kesenjangan antara Legislatif dan Eksekutif, maka dengan hadirnya wadah ini tentu akan menjadi perekat atau pemersatu untuk menyamakan persepsi ya legislatif dan eksekutif dan memiliki akses dari Mendagri ke Menteri Keuangan menteri yang lain-lain juga presiden,” katanya.
Ia mengatakan dengan diberikan tanggung jawab tersebut, pihaknya bersama pengurus pusat akan terus berupaya untuk melakukan konsolidasi dengan 8 wilayah dan kota. “Tugas saya sebagai ketua akan menggelar konsolodisi dan menggelar rapat dengan seluruh DPR yang ada di Provinsi Papua, ini bertujuan untuk melengkapi struktur kepengurusan dan dari hasil komunikasi dengan, mendagri,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Lanny Jaya itu mengungkapkan dalam pertemuan tersebut usai pelantikan dirinya menyampaikan perlu adanya penjelasan regulasi terkait realisasi amanat undang-undang otonomi khusus yang dinilai belum final terkait pemilihan DPR kabupaten dari jalur otsus,
“Ada revisi dan penambahan regulasi karena selama ini undang-undang 21 tahun 2001 selama ini dikelola oleh provinsi dalam fungsi pengawasan masih belum berjalan baik, dan programnya di kabupaten sementara yang baru diamandemenkan, maka harus di bicarakan baik,” katanya.
Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut Dirjen Otda menyambut baik apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan sehingga, hal ini akan ditinjau lagi. “Masing-masing daerah berbeda karakter wilayah dan kebiasaan, sehingga setelah koordinasi Mengapa perlu ada revisi perekrutan anggota DPRD karena selama ini, DPRD saja tapi ada juga DPRK dengan penunjukan maka kami tawarkan perlu ada solusi,” katanya. (oel/tri)