

SERUI- Kepala Suku Botawa, Yacob Moreny mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Waropen di dalam penyelesaian hak ulayat tanah. Dimana akibat tidak segera diselesaikan, bangunan yang ada saat ini terlantar, bahkan tempat berkeliaran ternak sapi.
“Tiga unit kantor milik Pemda Waropen di Kampung Botawa terkendala masalah pembayaran tanah hingga kini belum selesai,” ungkap Yacob Moreny kepada CenderawasiH Pos di Waren.
Menurutnya, selain kantor Bupati, juga ada Kantor Bappeda dan kantor keuangan juga terlihat terlantar. Padahal, biaya pembangunan kantor tersebut menelan puluhan miliar. Kondisi ini menunjukkan pemerintahan setempat mengalami kemunduran. Pasalnya, roda pemerintahan kembali dilaksanakan di Waren yang bukan Ibukota Kabupaten Pemda setempat. Menurutnya, amanah Undang-Undang jelas mengamanatkan bahwa pusat ibu kota Kabupaten Waropen berada di Botawa.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, bangunan gedung yang terlantar ini, kini menjadi “kandang sapi”. Di teras kantor Bupati dan teras kantor Bappeda sapi lagi istirahat sedangkan beberapa sapi asik makan rumput yang tumbuh subur di halaman kantor bupati. (rin/tri)
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…
Topografi Kota Jayapura yang unik diapit oleh gugusan perbukitan curam dan bentangan pesisir pantai membuat…
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Jacleana Joku berharap pengusaha di Papua memanfaatkan peluang…
-Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri meminta para bupati dan wali kota tidak menyerahkan agenda penting…