

Masyarakat berkumpul di kediaman mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan di kampung Kama Distrik Wesaput, Senin (7/10) kemarin. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA-Sejumlah masyarakat Papua Pegunungan (Papeg) yang tergabung dalam Forum Peduli Hak Politik dan Birokrasi (FPHPB) orang asli Papua minta Pj Gubernur Velix Vernando Wanggai mengaktifkan kembali Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Irwanto Halitopo yang dicopot dari jabatan beberapa waktu lalu.
Penanggungjawab FPHPB Teovilus Hisage mengatakan pergantian Irwanto Halitopo dari jabatan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum sehingga mereka akan menindaklanjuti persoalan itu hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ada beberapa pemimpin OPD adalah kader terbaik yang diganti. Ini aspirasi masyarakat. Kami akan lanjutkan aspirasi ini sampai di Kemendagri,” Tegasnya Senin, (7/10) di Wamena.
Menurutnya, Awalnya FPHPB berencana melakukan demonstrasi damai yang ke dua kalinya ke kantor Gubernur namun niat itu tidak dilakukan hari ini sehingga mereka hanya berdikusi terkait langkah yang hendak diambil selanjutnya.
Kepada awak media, mereka menyampaikan sejumlah poin tuntutan kepada Gubernur Papua Pegunungan. Pernyataan sikap dibacakan oleh Koordinator FPHPB Maikel Hisage. Poin pertama adalah meminta gubernur hentikan pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan putra-putra terbaik Papua Pegunungan, apalagi tanpa izin dari Kemendagri.
“Kedua meminta gubernur membatalkan pergantian kepala dinas PUPR . ketiga mengaktifkan kembali Irwanto Halitopo sebagai pejabat definitif. ke empat segera mengaktifkan kembali sekretaris keuangan, kabid anggaran, kabid perbendaharaan, Pokja ULP di lingkungan inspektorat dan beberapa OPD di Papua Pegunungan,” jelasnya
Poin ke lima PJ Gubernur segera melantik kader-kader terbaik orang asli Papua untuk mengisi kekosongan pada jabatan eselon II dan IV di pemprov, Poin keenam atau terkahir yang menjadi permintaan kelompok ini adalah meminta gubernur segera menyiapkan kuota penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) yang berpihak pada masyarakat Papua Pegunungan. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…
BMKG Stasiun Meteorologi Mozes Kilangin Timika mengimbau warga Kabupaten Mimika untuk mewaspadai cuaca ekstrem akibat…
Asap yang disinyalir dari kebakaran hutan dan lahan ini justru muncul dari arah negara tetangga…
Penempatan personel tersebut dilakukan menyusul persoalan pemalangan Kantor Dinas Kesehatan yang sebelumnya membuat aktivitas pegawai…
Di tengah tuntutan pemenuhan hidup, Komunitas Laskar Di Rantau (LDR) telah membuktikan bahwa keterbatasan dan…