

MERAUKE – Dua kelompok pendukung antara Ketua DPRD Kabupaten Merauke FX Sirfefa, SIP dengan Daniel Walinaulik, S. Sos, cekcok mulut di DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (27/3), kemarin. Untungnya, polisi yang hadir dengan sigap bisa menengahi kedua pendukung sehingga tidak berlanjut ke bentrok fisik.
Ini terjadi setelah rapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Merauke menyikapi surat yang diterima oleh pimpinan dewan dari DPC Gerindra Kabupaten Merauke terkait dengan surat usulan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Merauke dari FX Sirfefa, SIP kepada Daniel Walinaulik, S.Sos.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Merauke FX Sirfefa. Dari jalannya rapat tersebut, mayoritas anggota dewan minta untuk memproses surat yang masuk dari Gerindra tersebut, karena menurut pendapat dari para anggota dewan bahwa rotasi ketua dewan tersebut merupakan kewenangan dari Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu di 2014 atau peraih kursi dan suara sah terbanyak di DPRD Kabupaten Merauke.
Hanya saja, Ketua DPRD Merauke FX Sirfefa menegaskan dirinya punya hak untuk memverifikasi surat yang masuk dari DPP Gerindra tersebut. Karena itu, dewan memberikan kesempatan kepada Ketua Fraksi Gerindra dan Ketua Dewan untuk memverifikasi surat yang masuk tersebut ke DPD Gerindra Provinsi dan DPP Gerindra, sambil menjadwalkan Rapat Banmus dan Paripurna DPRD Kabupaten Merauke.
Untuk jadwal Banmus tersebut, menurut Ketua DPRD Kabupaten Merauke FX Sirfefa akan ditentukan dalam waktu dekat ini. “Untuk jadwal Banmus akan segera kita jadwalkan dalam minggu ini, ” kata Sirfefa kepada wartawan seusai rapat tersebut. Menurut FX Sirfefa, verifikasi surat yang masuk ke DPP dan DPD Gerindra tersebut perlu dilakukan.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Merauke Abraham Steven yang hadir langsung mendengarkan rapat tersebut mengaku jika surat dari DPP Gerindra tersebut asli dan tidak perlu diragukan.
Kapolores Merauke AKBP Bahara Marpaung yang juga mendatangi Kantor DPRD Merauke setelah mendapat laporan tersebut meminta kedua pendukung untuk menahan diri dan tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. ‘’Marilah kita serahkan rapat Bamus tersebut sesuai mekanisme dan tata tertib dewan,’’ ajaknya. (ulo/tri)
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…