Semua Elemen Wajib Kawal Pembentukan PPS

MERAUKE-Bupati Mappi  Kristosimus Johanes  Agawemu  mengajak  semua komponen  yang ada di  selatan Papua  untuk  mengawal  pembentukan   Provinsi Papua   Selatan yang  telah ditawarkan  oleh  pemerintah pusat. Tawaran   pemerintah  pusat ini  harus segera direbut, karena   kesempatan   tersebut tidak selamanya  akan terulang.

  “Kita semua harus mengawal semua ini  dari awal,’’ tandas Bupati Mappi  Kristosimus Johanes Agawemu pada pertemuan  Tim Pemekaran PPS dari 4  kabupaten   di Merauke,   Senin (24/2).  

  Ketua Tim Pemekaran PPS  Thomas  Eppe Safanpo, ST, MT yang  juga wakil   Bupati Asmat,   mengungkapkan  bahwa pertemuan yang berlangsung selama 2 hari  tersebut  untuk  pembentukan struktur komposisi   pemekaran PPS.

  “Jadi kita bentuk struktur  secara lengkap dan  isi siapa-siapa yang akan telibat di dalam struktur  ini.  Kalau boleh  semua struktur  yang ada diisi   dari 4 kabupaten,” jelasnya.      

  Sebenarnya, kata Thomas Eppe Safanpo,  bahwa sesuai dengan    pembicaraan saat  pembentukan Tim Pemekaran PPS  yang menunjuk dirinya  sebagai  Ketua Tim,  bahwa  Tim secara lengkap  yang dibentuk tersebut akan disahkan pada Januari 2020. Namun karena ada musibah sehubungan   dengan meninggalnya bupati   Boven Digoel   sehingga bergeser ke awal bulan  Februari.  

   Namun diawal  bulan  Februari  ada syukuran  4 tahun kepemimpinan  tersebut  HUT Merauke ke-118 sehingga  pertemuan  baru dapat dilaksanakan  tersebut.  Agenda  kedua,  lanjut  Thomas  Eppe  Safanpo  adalah  membentuk    rencana kerja  di tahun 2020.  Thomas Eppe Safanpo menjelaskan bahwa pemekaran PPS tersebut telah dihembuskan oleh Kemendagri  dan banyak  daerah yang mau merebut itu. 

  “Kita juga tidak mau  ketinggalan. Peluang yang  diberikan   kepada kita di bagian Selatan  ini harus  kita segera rebut,”  tandasnya.  

  Soal pendanaan,  Thomas Eppe Safanpo  menjelaskan bahwa   untuk Kabupaten  Asmat sudah menyiapkan dalam APBD  sesuai pembicaraan  sebesar Rp 3 milliar. “Sedangkan  untuk Kabupaten Merauke sebagai  Kabupaten  Induk  minimal Rp 5 miliar,’’ jelasnya.  

   Wakil Bupati  Merauke Sularso, SE, ketika membuka     pertemuan  mengungkapkan, pemekaran   PPS  ini adalah  untuk mempercepat akselerasi  pembangunan  yang ada di Papua sebagian selatan  yang  selama ini tertinggal  dari saudara-saudaranya    yang  lain.  ‘’Dengan  pemekaran   PPS ini, kita ingin mendorong pembangunan  yang lebih cepat   dan mendorong SDM di bagian Selatan  dan mengelola  potensi ekonomi yang dimiliki  di  wilayah Selatan,’’ katanya. (ulo/tri)