Bupati Mappi Tolak Perkebunan Kelapa Sawit

MERAUKE- Bupati Mappi  Yohanes Kristosimus Agawemu dengan tegas menolak  perkebunan kelapa sawit  di Kabupaten Mappi.  ‘’Selama saya menjabat sudah pasti tidak akan ada izin,’’ tegas Bupati  Yohanes Kristosimus Agawemu kepada  wartawan di  Merauke, Sabtu (19/5).   

   Menurut bupati, dirinya menolak perkebunan kelapa  sawit di Mappi tersebut    karena pertama akan merusak lingkungan dalam jangka yang cukup lama dan sagu sudah pasti hilang. 

‘’Tanaman endemik  Papua,  terutama sagu sudah pasti hilang.”ujarnya.

   Sementara sagu  ini sebenarnya salah satu pangan lokal yang tidak berpengaruh dengan iklim dan ini benar-benar tanaman dan makanan surga. Mengapa disebut tanaman surga? karena  menurut Bupati, sagu  tidak terpangaruh oleh   perubahan iklim. Kemudian dia tidak perlu dirawat  bagus-bagus tapi dia akan tumbuh  dan sudah pasti akan menghasilkan pati sagu dan memberikan kehidupan bagi orang Papua khususnya Mappi.

  “Karena itulah,mengapa saya memilih mengembangkan sagu karena   sagu dapat memberikan uang dengan  nilai tambah yang besar. Untuk apa kita bongkar hutan  kemudian  orang tanam sawit dan akhirnya orang lain    yang merasakan manfaatnya. Sementara  orang lokal minim,’’tandasnya.   

   Yohanes Kristosimus Agawemu mengaku  telah menyadari  jika  masyarakat Mappi belum mengerti apa   itu industri.   Bagaimana bekerja di  pabrik kebun kelapa sawit dan bagaimana menjadi manager  dan seterusnya. ‘’Saya harus pikir masa depan mereka.  Yang saya butuhkan orang Mappi tidak boleh menjadi pesuruh.Tapi bermimpi orang Mappi harus menjadi pemimpin dan itulah tanggungjawab saya  mengkaderkan mereka. Dan kita mulai dari sagu. Karena sagu bagi kesehatan terlalu    baik,’’ jelasnya.  

   Bagaimana dengan izin lokasi yang sudah diberikan  oleh pemimpin  daerah sebelumnya?   Menurut bupati, izin-izin  yang sudah dikeluarkan oleh pemimpin sebelumnya  tidak akan diperpanjang lagi. 

   “Kita tidak perpanjang lagi. Saya pasti tidak akan perpanjang dan kita  tidak mau berurusan dengan barang-barang itu. Kita hargai   proses yang sudah berjalan tapi   tidak perpanjang  izinnya,’’  jelasnya. 

   Soal  jumlah izin  lokasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya, menurut bupati,  diperkirakan  ada sekitar 2-3  perusahaan yang mengingatkan  pihaknya  terkait dengan  perpanjangan izin  tersebut, namun   dirinya secara tegas tidak akan memperpanjang perizinan tersebut. Apalagi, kata bupati  Yohanes   Kristosimus Agawemu, dalam  pemberian dan mendapatkan izin  lokasi tersebut adalah kesalahan  dalam proses.

   “Pertama, dalam pemetaan itu    perumahan masyarakat juga ikut diklaim . Pertanyaan sekarang, kalau kampung-kampung  masyarakat ikut diklaim mana bisa  kampung masyarakat menjadi  lokasi penanaman kelapa sawit. Itukan tidak masuk akal,’’ jelasnya. 

   Kedua, tandas bupati, ternyata perizinan yang diberikna tersebut digunakan  sebagai anggunan  untuk mendapatkan kredit di perbankan. ‘’Sangat disayangkan ketika masyarakat lokalnya tidak tahu,    terjadi seperti itu. Sebagai pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal melakukan mediasi. Kita tidak perlu menjadi orang yang  mau dipuji orang, tapi kita  punya tugas itu adalah mediasi dan  berpikir bagaimana   orang biasa berinvestasi namun  juga berpikir bagaimana  bagaimana kesejahteraan masyarakat. Jangan meninggalkan masalah bagi masyarakat dan saya  tidak  meningalkan msalah seperti,’’pungkasnya. (ulo/tri)