Begitu juga dengan tanah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang diajukan oleh beberapa orang soal salah bayar ditolak oleh Mahkamah Agung. Tanah Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang berada di Lepro Seri, Kelurahan Rimba Jaya itu telah dibayarkan keseluruhan sebesar Rp 35 miliar dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 20 miliar dan tahap kedua Rp 15 miiar.
Tak hanya itu, ungkap Viktor Kaisiepo, lahan pembangunan Rumah Sakit Tipe B yang ada di Kelurahan Kamundu, Merauke yang juga digugat salah bayar ditolak oleh Mahkamah Agung.
‘’Tapi untuk tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Tipe B yang ada di Kelurahan Kamundu itu dari putusan MA diminta kepada OPD terkait untuk segera mengurus sertipikat kepemilikan pemerintah daerah. Karena yang ada baru surat pelepasan hak ulayat,.
Sertpikat belum ada. Tapi kalua Tanah GOR dan Tanah Dinas Kesehatan, sertipikatnya sudah ada,’’ tandasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ia menyebutkan orang Papua saat ini merasa hak kemerdekaannya telah dirampas. Karena itu pihaknya tidak…
Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian ini terjadi sekira pukul 09.30 WIT oleh anggota Polresta…
residen RI Prabowo Subianto menegaskan perubahan iklim itu nyata. Pemerintah harus berfungsi menjaga lingkungan dengan…
Pimpinan Ombudsman RI Pengampu sektor Agraria Tata Ruang sekaligus Pengampu Aceh dan Sumatera Utara Dadan…
"Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,” jelasnya. Namun, ia…
"MBG itu bukan sekadar memberi nutrisi. Hal yang lebih esensial lagi adalah perputaran ekonomi langsung…