Begitu juga dengan tanah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang diajukan oleh beberapa orang soal salah bayar ditolak oleh Mahkamah Agung. Tanah Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang berada di Lepro Seri, Kelurahan Rimba Jaya itu telah dibayarkan keseluruhan sebesar Rp 35 miliar dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 20 miliar dan tahap kedua Rp 15 miiar.
Tak hanya itu, ungkap Viktor Kaisiepo, lahan pembangunan Rumah Sakit Tipe B yang ada di Kelurahan Kamundu, Merauke yang juga digugat salah bayar ditolak oleh Mahkamah Agung.
‘’Tapi untuk tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Tipe B yang ada di Kelurahan Kamundu itu dari putusan MA diminta kepada OPD terkait untuk segera mengurus sertipikat kepemilikan pemerintah daerah. Karena yang ada baru surat pelepasan hak ulayat,.
Sertpikat belum ada. Tapi kalua Tanah GOR dan Tanah Dinas Kesehatan, sertipikatnya sudah ada,’’ tandasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta Herlina Rahagiar mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Asmat melalui…
Bupati mengungkapkan bahwa transportasi laut mulai mengalami kendala serius, di mana kapal cepat yang menjadi…
Menurutnya, TPAKD bukan sekedar forum koordinasi melainkan instrumen kebijakan daerah guna memperluas inklusi keuangan masyarakat,…
Dalam arahannya, Bupati Frans Mote menegaskan bahwa pembangunan 10 unit rumah ini tersebar di beberapa…
Dalam arahannya, Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar…
Wakil Mentri PUPR Diana Kusumastuti saat melakukan kunjungan kerja melihat lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua…