Jerman Dukung Kelangsungan Hutan di Papua

MERAUKE-Pemerintah Jerman memberikan dukungan terhadap kelangsungan hutan di Papua dan Papua Barat melalui kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dukungan tersebut ditandai dengan penandatangan MoU secara virtual yang digelar, Jumat (15/1). Untuk Merauke, MoU ditandatangani Pelaksana Sekda Ruslan Ramli, SE, M.Si didampingi Inspektur Daerah Drs Irianto Sabar Gattang.
Sekda Ruslan Ramli menjelaskan bahwa kerja sama ini sebenarnya sudah lama dibicarakan. “Saat itu Sekdanya masih pak Pauta, kita sudah pernah live dengan KPK bahwa ada kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman yang didukung oleh GIZ. Jadi pendanaannya ini dari pemerintah Jerman. Tapi ini bukan NGO, tapi langsung dari Pemerintah Jerman kerja sama dengan GIZ membantu dalam hal ini pencegahan di Tanah Papua khususnya di sektor kehutanan,” katanya.
Menurutnya, ada 4 point yang di-MoU-kan. Tapi khusus di Papua ada 3 yakni pertama bagaimana manajemen anggaran dalam hal ini perencanaan dan peganggaran. Kemudian bagaimana pengadaan barang dan jasa dan terakhir bagaimana perizinan khususnya di bidang kehutanan.
“Mengapa KPK konsen, karena kita ketahui di Papua termasuk di Kalimantan, Sulawesi sebagian karena kita termasuk paru-paru dunia. Termasuk para-paru dunia. Diharapkan dengan pencengahan di sektor kehutanan ini dapat memberikan konstribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal,” terangnya.
Dikatakan, yang dikandung di dalam kerja sama ini diantaranya pengembangan kapasitas aparatur kabupaten, peningkatan partisipasi publik dan bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencananya. ‘’Itu juga akan dikerjasamakan,’’ jelasnya.
Lalu pengembangan digital sebagaimana adanya adanya perubahan sistem dalam penyusunan ABPD 2021 dan akan disandingkan apa yang menjadi program KPK, supaya betul-betul transparansi dari proses perencanaan sampai akses masyarakat kedepan bisa dibuka sehingga masyarakat bisa ikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah.
“Terakhir adalah pengembangan platom multi pemangku kepentingan oleh KPK. Jadi 4 permasalahan utama itu yang menjadi agreemen kita dengan KPK,’’ tandasnya.
Ditambahkan, kerja sama ini dilakukan untuk 6 pemerintah daerah, dimana 4 kabupaten dan 2 kota. ‘’Kita di Provinsi Papua, ada 2 kabupaten yakni Merauke dan Kabupaten Jayapura. Kalau di Papua Barat, Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan,’’ pungkasnya. (ulo/tri)