Belanja 23 Kementerian dan Lembaga Meningkat Jadi Rp 2,3 Triliun

Sementara DAK untuk 4 Kabupaten Bertambah Menjadi Rp 727 Miliar 

MERAUKE-Lokasi anggaran yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat  ke Kementerian dan Lembaga yang ada di  wilayah kerja  Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Merauke yang meliputi  Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat    mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

  Jika di tahun 2019 lalu, dana yang dikucurkan  untuk 23  kementerian dan lembaga di KPPN Merauke hanya Rp 1,7 triliun maka di tahun 2020,  naik menjadi  Rp 2,3  triliun  lebih.  “Untuk   belanja  yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat  untuk 23 kementerian dan lembaga yang ada di  wilayah kerja KPPN Merauke sebesar Rp 2,3 triliun lebih. Tentu ini naik cukup signifikan  dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp 1,7 triliun,” kata  Kepala   KPPN Merauke  I Made Ambara, ditemui   baru-baru ini di kantornya,  jalan  TMP Merauke.  

   Diungkapkan bahwa  dari Rp 2,3 triliun  tersebut, dialokasikan untuk  belanja pegawai sebesar Rp 543 miliar kemudian belanja barang sebesar Rp 765 miliar dan belanja modal sebesar Rp 1 triliun. Sedangkan belanja sosial  hanya 1,7  miliar. “Paling besar memang belanja modal sebesar Rp 1 miliar  dan  untuk belanja modal  ini alokasi anggaran  terbesar berada di rumpun  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang  ada di  Merauke seperti  Balai Jalan  Nasioal XXII Merauke,” kata  I Made Ambara. 

   Sementara  untuk  dana transfer  berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat   ke  4  kabupaten di   Selatan  Papua  yakni Merauke, Boven   Digoel, Mappi dan Asmat mengalami peningkatan dibandingkan  tahun 2019 lalu. Pada tahun 2020,  total  DAK yang dikucurkan   sebesar Rp 727 miliar. Sementara di tahun 2019, total     DAK sebesar Rp 621 miliar. “Terjadi peningkatan  DAK  sebesar  Rp 100 miliar lebih,’’ katanya.

   Peningkatan  terbesar tersebut diterima Kabupaten Merauke. Dimana pada   tahun 2019 DAK diterima Merauke sebesar Rp 174 miliar  bertambah Rp 78 miliar menjadi Rp 252 miliar di tahun 2020. Kabupaten Boven Digoel di tahun 2019 sebesar Rp 159,5 miliar  justru   berkurang sebesar Rp 28 miliar  menjadi Rp 132 miliar di tahun 2020. 

   Sementara Kabupaten Mappi di tahun 2019 sebesar Rp 181,5 miliar bertambah Rp 12 miliar menjadi Rp 193 miliar  di tahun 2020. Sedangkan Kabupaten Asmat di tahun 2019  sebesar Rp 106 miliar di tahun 2019 bertambah  44 miliar menjadi Rp 150  miliar di tahun 2020.   (ulo/tri)