MERAUKE– Hari Ulang Tahun (HUT) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) ke-62 diperingati dalam sebuah ibadah syukur di Gereja GKI Yudea Merauke, Jumat (08/03/2024). Ibadah syukur itu dihadiri pihak Yayasan YPK, guru sampai pelajar YPK Merauke mulai SMP, SMA dan SMK.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken, S.Sos mewakili Bupati menyampaikan proficiat atas HUT Yayasan YPK ke-62 di Tanah Papua. Sebagai bentuk apreasiasi, kata Sekda Yermias Ndiken, Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Pendidikan memberikan kebijakan khusus libur sehari bagi sekolah-sekolah dibawah YPK di Merauke agar dapat ikut merayakan HUT YPK ke-62.
Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken mengungkapkapkan bahwa kehadiran YPK di Tanah Animha Merauke telah banyak memberikan konstribusi pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khusus orang asli Papua. Tak hanya lanjut Sekda, YPK telah mampu mencetak SDM yang mumpuni diantaranya adalah Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D. Duwiri yang merupakan lulusan SD YPK Ermasu Merauke.
Namun demikian, diakui Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken bahwa dengan adanya berbagai perubahan aturan atau regulasi membuat guru-guru PNS yang sebelumnya bisa ditempatkan di sekolah-sekolah yayasan namun saat ini untuk pengangkatan guru ASN tidak dapat lagi dilakukan untuk sekolah-sekolah yayasan. Ini yang membuat sekolah-sekolah yayasan mulai kekurangan guru ASN. ‘’Kalau untuk guru P3K, itu masih bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah yayasan,’’ terangnya.
Ketua Yayasan YPK Merauke Soleman Jambormias mengatakan bahwa kehadiran YPK dan YPPK pertama di Tanah Papua untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua di negeri ini. Namun yang menjadi miris, karena guru-guru ASN tidak bisa lagi ditempatkan di sekolah-sekolah yayasan karena aturan.
Maka percaya atau tidak, jika suatu ketika Pemerintah Pusat menarik dana BOS dari sekolah-sekolah, pasti tutup. Karena sekarang ini YPK bisa jalan karena adanya dana BOS yang sumbernya dari pusat,’’ katanya.
Sementara jika sekolah-sekolah YPK menarik uang dari siswa maka yang terjadi sebagian anak tidak bisa bayar SPP karena sekitar 90 persen anak yang ada di YPK adalah anak-anak asli Papua.
‘’Karena YPK selama ini selalu menjadi tempat pembuangan anak-anak. Jarang anak yang orang tuanya memasukan anaknya ke YPK. Saya sangat memahami ini karena saya 15 tahun sebagai guru di YPK,’’ tandas Soleman Jambormias yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariswisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan.
Karena itu, Soleman Jambormias mengharapkan adanya kebijakan khusus untuk para guru ASN tersebut dapat ditempatkan di sekolah yayasan di Tanah Papua, karena di Papua ada UU Otonomi Khusus yang diakui oleh negara. Sebab, menurutnya, guru honorer di YPK yang diangkat baik sebagai ASN maupun P3K ditempatkan sesuai dengan SK dan tidak kembali ke YPK. ‘’Pertanyaannya, siapa lagi yang akan mengajar di YPK nanti,’’ jelasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos