

Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung Sangaji, M.Hum saat menandatangani berita acara penyerahan DIPA 2022 kepada masing-masing satuan dan Polsek, Selasa, (11/1), kemarin.
MERAUKE- Polres Merauke melakukan sosialisasi terhadap Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA-KL) Satker Polres Merauke, Tahun Anggaran 2022, Selasa (11/1).
Sosialisasi ini dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Ir.Untung Sangaji,M.Hum didampingi Wakapolres Kompol Leonardo Yoga, SIK, beserta para Kabag, Kasat, Kapolsek, Perwira Polres Merauke dan para bamin masing-masing fungsi. Pada Tahun 2022, Polres Merauke mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 101.105.925.000.
Kapolres menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bentuk transparansi dari kepolisian untuk siapapun bisa melihat kondisi keuangan yang di terima Polres Merauke. Anggaran yang diterima ini untuk mendukung pembinaan dan operasional Polres Merauke dalam menjalankan tugas pokoknya, baik dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum maupun pengayom dan pelayanan masyarakat.
“Saya harapkan anggaran ini dapat digunakan dengan cermat, cerdas, efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas. Di samping itu, jangan pernah lupa untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait anggaran yang digunakan,” pinta Kapolres.
Ia juga menekankan kepada para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek agar mensosialisasikan anggaran di masing-masing fungsi kepada anggotanya sehingga ada keterbukaan dan dapat diketahui oleh seluruh anggota. ‘’Laksanakan transformasi menuju Polri yang Presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan,” tutupnya. (ulo/tho)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…