Categories: MERAUKE

Koordinator dan Bendahara Humas PB PON Papua Klaster Merauke Diadukan ke Polisi

MERAUKE–Koordinator  dan  Bendahara Humas PB PON Papua Klaster Merauke berinisial SF dan SN diadukan oleh sejumlah wartawan yang tergabung dalam Humas PB PON Papua, Klaster Merauke, Selasa (4/1). Pengaduan yang dilakukan sejumlah  wartawan yang tergabung dalam Humas PB PON Papua, Klaster Merauke terkait dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut.   Hendrik Resi, perwakilan dari wartawan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Merauke, Selasa, (4/1).

Pengaduan yang dilakukan itu terkait dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut.  Hendrik Resi menjelaskan, pada 30 Desember 2021 dari Humas PB PON XX Papua mengirim uang sebesar Rp 38 juta sebagai tambahan dari honor yang diterima sebelumnya untuk Natal dan Tahun Baru melalui rekening pribadi bendahara  Humas PB PON XX Papua  SN untuk dibagikan  kepada 19  orang yang ada dalam daftar Humas PB PON XX Papua, Klaster Merauke.

Dimana uang tersebut harus dibagi rata untuk 19 orang sehingga masing-masing mendapatkan Rp 2 juta. Namun uang tersebut hanya dibagi 4  orang  saja yakni koordinator, sekertaris, bendahara,  dan satu orang yang ada di sekretariat Humas PB PON XX Papua, Klaster Merauke.  ‘’Kami teman-teman wartawan merasa dipermainkan  dengan persoalan ini.  Karena selama PON Papua 2021 kemarin, kami cukup kelelahan dan berupaya menyukseskan  PON, tapi apa yang menjadi hak kami,  kami sendiri tidak menikmati. Tapi, digelapkan oleh kedua oknum yang  kami adukan hari ini,’’  jelasnya.  Sefer Fenanlampir, wartawan senior  di Merauke yang juga menjadi korban tersebut mengatakan, pihaknya masih sebatas mengadukan kedua orang tersebut untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membayar hak-hak  dari  19 orang yang ada di dalam PB PON XX Papua, Klaster Merauke.(ulo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: PAPUA

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

5 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

6 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

7 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

8 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

9 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

10 hours ago