

Salah satu rumah subsidi yang dibangun pengembang di Jalan Cikombong, Kelurahan Kamundu Merauke, Jumat (30/5) kemarin. (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Kebutuhan dan permintaan rumah tinggal di Merauke ke ritel pengembang khususnya perumahan yang disubsidi oleh pemerintah cukup tinggi. Apalagi dengan kehadiran Provinsi Papua Selatan. Hanya saja, kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat tersebut terkait kendala admniistrasi.
‘’Sebenarnya banyak masyarakat yang datang ke kita. Tapi, kita sebagai pengembang hanya menyiapkan perumahan. Sementara masalah pembiayaan disediakan oleh perbankan,’’ kata Ikadaria, Staf DPD REI Papua Selatan yang juga staf administrasi dan finance pada PT Cakrawala Propertindo Jaya, saat ditemui di kantornya, Jumat (31/5) kemarin.
Ikadaria menjelaskan, kebutuhan masyarakat akan perumahan tersebut di Merauke masih sangat tinggi ditandai dengan masih banyaknya masyarakat Merauke yang tinggal di rumah-rumah sewa atau kontrakan. Hanya saja, diakuinya, kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk memiliki rumah subsidi dari pemerintah tersebut terkait dengan masalah administrasi.
‘’Masyarakat kita yang tinggal di rumah sewa atau kontrak, rata-rata berpenghasilan di bawah UMR. Banyak yang datang ke kami, untuk mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah tersebut. Hanya saja, kami ini sebagai pengembang hanya menyediakan fasilitas. Sedangkan pembiayaan ditanggung oleh pihak bank. Artinya, persyaratan untuk bisa memiliki rumah subsidi tersebut antara masyarakat dan pihak bank,’’ katanya.
‘’Ya, di satu sisi untuk pihak bank, mungkin ada ketentuan-ketentuan standar yang harus dipenuhi oleh seorang warga untuk memiliki rumah subsidi dari pemerintan tersebut. Misalnya, mungkin punya pekerjaan tetap yang bisa membiayai keberlangsungan cicilan rumah subsidi itu sampai selesai,’’ jelasnya.
Sebab, lanjut Ikadaria, saat ini untuk rumah sewa atau kontrak, rata-rata sudah berkisar antara 1,2-1,5 juta perbulan. Tergantung besar dan fasilitas dari rumah kontrakan atau sewa itu.
Page: 1 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…