Pemkab Keerom Genjot Persiapan Sekolah Rakyat
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kemensos RI, John Mampioper, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Keerom. Ia menilai Keerom menjadi salah satu daerah di Provinsi Papua yang paling siap memenuhi kriteria pembangunan.
“Lahan seluas 10,5 hektar yang disediakan sudah berstatus sertifikat dan clear and clean. Pemkab Keerom kini tinggal melengkapi dokumen administrasi perizinan dokumen lingkungan lainnya,” kata John.
John menambahkan, jika proposal resmi diserahkan dalam dua minggu kedepan, pihak kementerian akan langsung melakukan verifikasi penetapan lokasi. Selain kesiapan dokumen, Pemkab Keerom juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan pematangan lahan (land clearing) sebelum konstruksi dimulai. (eri/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Recent Posts
FMPPKMT Desak Polda Papua Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana BTT Rp12 Miliar
Mereka meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dasar hukum penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, pelaksanaan…
Pemkot Dorong Pelestarian Budaya dan UMKM Lintas Daerah
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Kantor Bupati Boven Digoel Ditahan
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemkab Merauke Godok Status Darurat Karhutla
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Kebakaran Hutan di Gunung Tembagapura Padam, Potensi Api Susulan Perlu Diwaspadai
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
TNI Hormati Putusan MK Soal Pidana Umum di Pengadilan Umum
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…