

Tampak Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si., saat membuka Konsultasi Publik II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Revisi Detail Tata Ruang Yowong dan Arso Swakarsa Tahun 2023-2042, Selasa (5/12) di Hotel Arso Grande Arso II. (foto:Istimewa)
Pemkab Keerom Kembali Gelar Konsultasi Publik Dokumen RTRW
KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom kembali menggelar kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom dan Rencana Detail Tata Ruang Yowong dan Arso Swakarsa Tahun 2023-2042 di Hotel Arso Grande Arso II, Selasa (5/12).
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
“Dalam upaya mewujudkan perencanaan pemanfaatan ruang sesuai karakteristik, potensi, daya dukung dan daya tampung, maka penyusunan KLHS RTRW, dan KLHS RDTR harus mampu mengenali permasalahan, pandangan, tanggapan, kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap konsep RTRW dan RDTR yang sedang disusun, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik,” ungkap Wabup Kosasih saat membacakan arahan Bupati Keerom.
Dijelaskan, konsultasi publik pertama penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Keerom dan KLHS RDTR Yowong-Arso Swakarsa telah dilaksanakan dengan menyepakati tiga hal. “Pertama, identifikasi isu-isu strategis, kedua, identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga adalah prioritas isu-isu pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Page: 1 2
Penolakan diambil setelah daging ayam tersebut terbukti tidak layak konsumsi akibat tingkat cemaran mikroba yang…
Menerima laporan adanya perkelahian antar 2 kelompk warga di Gudang Arang tersebut, Patroli Ramadan langsung…
Menurut Philemon, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Narkoba Iptu Jan B Saragih, SH, membenarkan adanya penyerahan narkotika yang…
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan catatan yang disampaikan berkaitan dengan…
Studi banding ke Raja Ampat dinilai sangat tepat, karena dinilai memiliki banyak kesamaan, baik dari…