

Adrianus Mambobo, S.Pd
BIAK– Selain menetapkan Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Kampung Adat, DPRD Biak Numfor juga telah menetapkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Wakil Ketua DPRD Biak Numfor, Adrianus Mambobo, S.Pd mengatakan, Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat sama dengan Perda tentang Kampung Adat, karena belum ada nomor registrasinya dari pemerintah daerah Biak Numfor untuk diundangkan.
“Nanti setelah diundangkan baru kita terbitkan undangan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor,”ujar Adrianus Mambobo saat ditemui Cenderawasih Pos Senin,(28/8), kemarin.
Sosialisasi Perda tersebut akan dilakukan di beberapa wilayah sekaligus, sehingga informasi tentang Perda tersebut bisa diperoleh seluruh masyarakat Biak Numfor.
Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat bertujuan agar pemerintah daerah menjamin, melindungi, mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.(ren/tho)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…