Dalam amanatnya, Nurson mengatakan, layanan pengukuran terjadwal telah diterapkan di 465 Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia atau 96,3% secara nasional, dengan penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Sementara untuk layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target 10 hari kerja kini telah diperluas ke 109 kantor pertanahan, di mana 78 kantor siap beroperasi dihari peringatan HANTURA 2026, sedangkan sisanya menyusul pada 10 Oktober 2026.
Dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, lanjut Nusron, juga diperkuat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, termasuk melakukan peluncuran transformasi organisasi menuju pendekatan kewilayahan pada 50 kantor pertanahan tahap kedua dan ditargetkan selesai secara nasional pada 2027.
“Transformasi tidak hanya soal sistem dan teknologi, melainkan harus berjalan dengan integritas. Kami menghadapi tantangan integritas dan persoalan hukum. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh setiap proses hukum yang berjalan secara transparan,” katanya.
Sekedar diketahui, upacara peringatan HANTURA 2026 di Biak Numfor tak hanya dihadiri oleh Bupati Biak Numfor secara langsung, namun sejumlah undangan juga hadir, termasuk jajaran PPAT.(ito/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kepala BPS Jayawijaya Arther Purmiasa menyatakan Pada Bulan September 2026, terjadi inflasi sebesar 3,28 persen…
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Adolof Andatu, Amd, Kep, SKM. ketika dikonfirmasi media ini…
Akibat kecelakaan tersebut, satu dari sembilan orang Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di atas…
Poster yang beredar luas di media sosial tersebut sempat memicu keresahan warga Timika. Narasi di…
Menurut Pangdam, jika tidak ada perubahan, peresmian akan dilakukan pada 5 Oktober mendatang. Khusus…
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan…