

Apel pengecekan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh BPK dan tim BPKAD di Halaman Kantor Bupati, Senin (23/02). (FOTO : FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS)
BIAK-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar apel kendaraan dinas di Halaman Kantor Bupati, Senin (23/02). Ratusan kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat didata ulang dengan melakukan pengecekan terhadap STNK dan plat kendaraan.
Pemeriksaan kendaraan dinas itu melibatkan langsung tim BPK Perwakilan Papua, dan dibantu bagian aset dari BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Setiap pimpinan OPD dan pemegang kendaraan dinas wajib hadir memberikan penjelasan kepada tim pemeriksa terhadap setiap kendaraan yang diperiksa.
Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos.,MM mengatakan, apel kendaraan yang dilakukan ditahun 2026, adalah untuk memastikan kondisi dan keberadaan kendaraan dinas yang sudah tercatat di BPKAD.
Pengecekan dalam apel tersebut meliputi; spesifikasi kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, tahun pembuatan, tahun pengadaan, dan data nama pejabat atau pegawai pemegang kendaraan dinas.
“Secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki 196 unit mobil dinas dan tidak kurang dari 526 kendaraan dinas roda dua. Diapel kendaraan dinas ini semuanya wajib dicek ulang, mulai dari kondisi fisik, kelengkapan surat dan keberadaannya,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Page: 1 2
Ketiga terdakwa tersebut yakni J. Victor Davis yang merupakan pilot dari pesawat Piper PA 23-250…
Penanganan kasus kerusuhan usai laga Persipura Vs Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, menemukan fakta baru.…
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…