

Suasana ekspos rapor pendidikan tahun ajaran 2024-2025 di Biak, Rabu (21/5) kemarin. (foto: Ismail/Cenderawasih Pos)
BIAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Ekspos Rapor Pendidikan Tahun 2025 yang berlangsung di Biak pada Rabu (21/5). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan, serta pimpinan OPD dan jajaran Dinas Pendidikan Biak Numfor.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jimmy Carter Kapisa menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari visi dan misi kepemimpinan Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
“Momentum ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi tolok ukur capaian dunia pendidikan yang akan terus dikembangkan melalui inovasi di masa mendatang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal dalam sistem pendidikan. “Kita tidak boleh kehilangan identitas budaya asli Biak. Pendidikan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dalam proses pembelajarannya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamaruddin, S.Pd bersama Sekretaris Dikdaya Biak Jhon Sobuber, S.STP menyampaikan bahwa Rapor Pendidikan atau Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak publik yang diatur dalam Permendagri Nomor 21, dan data yang disampaikan bersumber dari berbagai instrumen valid seperti Asesmen Nasional, data BPS, Dapodik, serta Aplikasi Arkas.
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…