

Pj Bupati Sarmi Ir. Iman Djuniawal, M.Si mengikuti prosesi adat Pemilihan Wakil Ketua III dan Kelompok Khusus DPRK Sarmi Periode 2024 – 2029 yang berlangsung di Petam, Kabupaten Sarmi, Rabu ( 14/1) (foto: Eddy/Humas Pemkab Sarmi)
SARMI – Prosesi Adat Pemilihan Wakil Ketua III dan Kelompok Khusus DPRK Sarmi Periode 2024 – 2029 , digelar Rabu (15/1) di Petam, Kota Sarmi. Acara ini dihadir langsung oleh Pj. Bupati Sarmi Ir. Iman Djuniawal, M.Si, Pj. Sekda Sarmi, Kapolres Sarmi, Dandim 1712 Sarmi, Danlanal Sarmi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sarmi, Ketua Dewan Adat Sarmi, Biro Bantuan Hukum Masyarakat Adat Sarmi Dan Pimpinan Pimpinan Lembaga Kultur Lima Suku Di Kabupaten Sarmi.
Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Sarmi Ir. Iman Djuniawal, M.Si mengungkapkan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sarmi bersuka cita karena kelima saudara dan kerabat telah terpilih Menjadi anggota DPRK Sarmi Periode 2024-2029.
Mereka yang terpilih masing-masing 1. Bapak Adolof A. Wersemetawar perwakilan dari Suku Sobey, 2. Bapak Yance Onimeri Perwakilan dari suku Armati. 3. Bapak Julkifli D. Yambai perwakilan dari suku Rumbuai, 4. bapak Onesias F. Tiris perwakilan dari suku Manirem dan 5. Ibu Salomina Cawem perwakilan dari suku Isirawa, sekaligus perwakilan perempuan .
“ Pekerjaan Adat adalah pekerjaan yang mulia dan suci, karena kita bekerja untuk menegakkan kembali kebenaran pada Hukum Hukum Adat yang kian hari kian punah. Maka disitulah kita mendapatkan tuntunan dari para leluhur sebagaimana kita dituntun oleh Tuhan untuk berada pada jalan yang benar,” ujar Pj Bupati Iman Djuniawal.
Page: 1 2
Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…
IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
-Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat kampung di Papua belum merata. Dari 1.029…