Atasi Ketimpangan Layanan Medis, Dokter dan Perawat Papua Harus Perkuat Skill

Yang Terungkap dari Ajang Papua Surgical Update (PSU) 2026 

Ketimpangan pelayanan kesehatan dan sulitnya akses geografis di Tanah Papua menjadi tantangan nyata yang dihadapi para tenaga medis. Menjawab tantangan tersebut, perhimpunan dokter dan tenaga kesehatan di Papua menggelar ajang Papua Surgical Update (PSU) 2026 yang berisikan rangkaian Workshop dan Simposium Bedah di Suni Hotel, Jayapura, Sabtu (26/9).

Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura 

Papua Surgical Update (PSU) 2026 ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, hingga perawat yang berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta lima Daerah Otonom Baru (DOB), yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

   Ketua Panitia Papua Surgical Update (PSU) 2026, Dr. Jan Frits Siauta, Sp.B, Subsp.Onk (K), menjelaskan bahwa acara PSU kedua ini diinisiasi untuk mengatasi persoalan keterbatasan dan ketidakmerataan distribusi tenaga spesialis bedah di wilayah Papua.

  “Di Papua ini kan secara geografis sulit sekali, akses ke mana-mana terbatas, dan distribusi tenaga kesehatan belum merata. Akibatnya pelayanan bedah jadi timpang. Melalui workshop dan simposium ini, kita berusaha berbagi ilmu dan skill dengan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah sulit demi meningkatkan mutu serta jangkauan pelayanan,” ujar Dr. Jan Frits.

   Lebih lanjut, ​Dr. Jan Frits menekankan pentingnya membekali para dokter umum, perawat, dan bidan yang berada di lini terdepan pelayanan kesehatan. Menurutnya, tenaga medis di daerah adalah orang pertama yang menemukan dan berinteraksi langsung dengan pasien.

   Karena itu ia berharap melalui pelatihan ini, para tenaga medis diajarkan cara melakukan stabilisasi kondisi pasien dan teknik penyiapan rujukan yang benar agar cedera pasien tidak bertambah parah saat dalam perjalanan rujukan.

   “Jika dokter umum dan perawat di daerah memiliki pemahaman dasar bedah yang cukup, mereka bisa dengan cepat menilai apakah suatu kasus dapat ditangani di tempat atau harus segera dirujuk. Paling krusial adalah tindakan darurat (emergency),” jelasnya.