Bedanya, mereka tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan, tunjangan pensiun, maupun kepastian status kepegawaian. Di daerah terpencil, kondisi ini lebih menyedihkan. Guru honorer tidak hanya berjuang soal gaji, tetapi juga akses transportasi, minimnya sarana pendidikan, serta keterbatasan fasilitas hidup. Meski begitu, mereka tetap hadir di kelas, dengan semangat mendidik generasi penerus bangsa.
“Bila kita bandingkan, perbedaan antara gaji DPR beserta segala fasilitasnya dan guru honorer bagaikan langit dan bumi. Seorang anggota DPR bisa membawa pulang ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulan, sementara seorang guru honorer kadang hanya cukup untuk ongkos transportasi dan makan seadanya,”cetusnya .
Selain itu, guru adalah ujung tombak pendidikan, mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Tanpa guru yang berkualitas, mustahil Indonesia bisa maju. Mustahil ada para pejabat, mustahil ada para menteri, mustahil ada anggota DPR RI, mustahil ada presiden.
Sementara DPR, meski memiliki peran penting dalam menyusun regulasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, kontribusinya seringkali tidak terasa langsung oleh rakyat kecil. “Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan DPR. Tanggung jawab politik memang besar, dan dalam banyak hal, mereka juga bekerja keras di balik layar. Membuat undang-undang, membahas anggaran, dan melakukan diplomasi politik tidaklah mudah.
Isu gaji DPR dan guru honorer seharusnya tidak dilihat sebagai siapa yang lebih pantas diberi penghargaan, tetapi bagaimana negara menyeimbangkan prioritas. Pandanglah mereka sebagai sesama manusia yang sama-sama perlu makan dan perlu sejahtera,”ucapnya.
DPR tetap perlu mendapatkan gaji yang layak agar tidak tergoda korupsi atau gratifikasi. Tetapi di sisi lain, guru, khususnya guru honorer, harus mendapat perhatian lebih serius, baik dari sisi penghasilan maupun kesejahteraan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Bila guru merasa dihargai secara finansial dan sosial, mereka akan mengajar dengan lebih tenang, penuh dedikasi, dan mampu menghasilkan generasi unggul.
Wakil Mentri PUPR Diana Kusumastuti saat melakukan kunjungan kerja melihat lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua…
Plt Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan data masyarakat miskin yang ada di Jayawijaya…
Namun, KPAI juga menekankan pentingnya strategi lanjutan agar kebijakan ini tidak mengabaikan hak anak atas…
Apresiasi penghargaan pemerintah daerah terbaik itu disampaikan atau diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal…
Aulia melanjutkan, salah satu upaya TNI dalam memperkuat pertahanan negara yakni menggelar apel rutin untuk…
Penganugerahan tanda kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TK/2025 tentang Penganugerahan Tanda…