Categories: FEATURES

Validasi Data Warga Miskin dan Tanggung Biaya BPJS 22 Ribu Pekerja Rentan

   Selain melakukan validasi data warga miskin, Pemkot Jayapura saat ini mencatat ada  sebanyak 22.640-an pekerja rentan di Kota Jayapura. Pemkot mengupayakan agar para pekerja rentan ini  mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Jayapura berupa tanggungan dalam kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan.

  “Yang kita tanggung kan melalui dana APBD sebanyak 22.640-an orang. Itu menjadi salah satu indikator bahwa Pemerintah Kota Jayapura serius dalam memperhatikan dan juga dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura,” kata Penjabat Wali Kota Jayapura  Dr Frans Pekey, Senin (13/11).

   Dikatakan, ini sangat penting, karena apabila terjadi resiko yang menimpa para pekerja rentan ini,  misalnya meninggal dunia atau kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen, maka sudah pasti mereka tidak lagi bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

   Ketika mereka tidak mendapatkan penghasilan, maka sudah pasti akan berdampak pada anggota keluarganya.  Karena itu dengan adanya penanggungan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Jayapura, ini ada kemudahan-kemudahan yang diterima oleh para pekerja rentan tersebut.  Mulai dari santunan kematian yang diberikan kepada para ahli waris kemudian dua orang anak dalam satu kepala keluarga itu dibiayai pendidikannya sampai sarjana.

   “Jadi itu ditanggung oleh BPJS melalui dana yang dialokasikan oleh pemerintah yang dititipkan ke BPJS Ketenagakerjaan” jelasnya.

  Lanjut dia, anggaran untuk membiayai Penanggungan dana kepsertaan  BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan itu sekitar Rp 4 miliar setiap tahun.  Pemerintah baru mulai melaksanakan program ini pada tahun 2023.

   “Jadi para pekerja rentan yang tadi itu, apabila mengalami kecelakaan kerja mereka bisa mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan,  mereka akan memberikan kompensasinya dengan memenuhi syarat-syarat,” imbuhnya.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

20 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

21 hours ago

Papua Dibagi Tiga Zona Pembangunan

“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…

22 hours ago

Otsus Papua Terjebak Kepentingan Elit, Gagal Sejahterakan OAP

Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…

23 hours ago

Perempuan dan Anak Paling Rentan Jadi Korban Konflik

Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…

1 day ago

Marak Aksi Demo, Wali Kota Gandeng Tokoh Masyarakat dan Adat

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…

1 day ago