Fasilitasi Penyelenggaran Pemilu dan Dukung Program Prioritas Nasional 

Mencermati Program Kerja Prioritas  Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun Pasca Dilantik

Setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI pada 5 September 2023 di Jakarta, Penjabat Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun telah menyiapkan sejumla program kerja yang akan menjadi prioritas perhatiannya selama menjabat setahun ke depan.

Laporan: Elfira_Jayapura

Tugas utama dari Pj Gubernur Papua sudah tertuang sebagaimana dalam SK Presiden RI tentang pengangkatan Pejabat Gubernur. Hanya saja, sebagai tindak lanjutnya diperlukan langkah-langkah prioritas yang sistematis, terukur dan terjadwal untuk memastikan agar tugas Pj Gubernur Papua terarah, serta berkelanjutan dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

  Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menjelaskan, terdapat lima prioritas yang dapat menjadi landasan utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, antara lain pertama terkait konsolidasi internal dan eksternal.

  “Konsolidasi internal meliputi Forkopimda, MRP, DPRP, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh stakeholders daerah. Rapat Koordinasi bersama seluruh bupati dan Forkompimda kabupaten/kota, sementara konsolidasi eksternal Pemerintah (K/L) dan Provinsi DOB khususnya P3D,” kata Ridwan Rumasukun kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/9).

  Kedua, terkait dengan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, penyelengaraan pemilihan kepala daerah serentak (Gubernur dan Wagub serta Bupati dan Wakil Bupati.

   Program kerja ketiga yakni pengendalian dan pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah mencakup penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan gizi, pengendalian Inflasi dan ketahanan pangan daerah.

   Keempat pelaksanaan percepatan dan keberlanjutan pembangunan diantaranya koordinasi bersama Badan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), koordinasi penetapan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024, koordinasi penyiapan rancangan awal RPJPD 2025-2045 (keberlanjutan pembangunan Papua dan acuan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyusunan Visi dan Misi, serta koordinasi penetapan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

  “Kelima meliputi penguatan kelembagaan organisasi dan manajemen ASN dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pasca DOB. Terdapat evaluasi struktur organisasi dan tata kerja,” terangnya.

  “Dalam evaluasi manejemen ASN, saya akan membentuk Tim Kerja dan setiap bidang prioritas akan ditunjuk penanggung jawab. Hal ini untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya,” sambungnya.

   Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat Gubernur untuk sejumlah daerah. Salah satunya, Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah.

  Mendagri Tito dalam arahannya berpesan agar seluruh Penjabat Gubernur, memanfaatkan dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh negara, lebih khusus Presiden lewat mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

  “Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan dengan baik, karena bapak-bapak mengisi kekosongan jabatan. Paling utama jalannya pemerintahan dan kemudian sebagai ASN saya minta di tahun politik ini, mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis. Tapi politik negara untuk membangun daerah masing-masing,” tegas Tito. (*)