Upaya Menyikapi Menurunnya Pendapatan APBD Provinsi Papua Pasca Pembentukan DOB
Pasca pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua, maka dampak yang sangat dirasakan bagi provinsi indu Papua, adalah menurunnya pendapatan APBD. Dimana biasanya mengelola belasan triliun rupiah, namun kini hanya tinggal Rp 2,6 Triliun saja. Lantas seperti upaya yang harus dilakukan
Laporan: Elfira & Gamel_Jayapura
Penurunan anggaran pendapatan dalam APBD Provinsi Papua perlu menjadi perhatian serius semua pihak, terutama stakeholder terkait. Sebab, menurunnya APBD ini dipastikan juga akan berimbas kepada sejumlah sektor pembangunan, maupun kondisi perekonomian dan peredaran uang di tengah masyarakat Provinsi Papua.
Menurunnya pendapatan Pemprov Papua ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur. Dimana menurutnya, mau tidak mau Pemerintah Provinsi Papua harus berusaha keras menggenjot semua sumber penerimaan daerah yang ada di Papua./
“Ke depan Pemerintah Provinsi Papua akan menggenjot semua potensi sumber penerimaan daerah di wilayah Papua,” ucap Derek kepada Cenderawasih Pos usai acara penghargaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Award kepada mitra pajak daerah dan wajib pajak, Senin (11/12).
Menurut Derek, beberapa tahun yang lalu tumpuan pendapatan Pemprov Papua ada di pertambangan. Sementara hari ini pasca adanya DOB, yang berkaitan dengan sumber daya mineral dan seterusnya tidak ada lagi di Papua atau sudah berkurang.
“Pertambangan maupun sumber daya alam mineral adanya di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat berdasarkan wilayah pemerintahan yang baru,” kata Derek.
Dengan begitu, lanjut Derek, Pemerintah Provinsi Papua akan menggerakkan sektor sektor yang potensial untuk menghasilkan PAD. Antara lain misalkan mengembangkan sektor kelautan, perikanan, kehutanan, pertanian dan pangan.
“Itu akan menjadi titik fokus kita di samping pajak kenadaraan bermotor, tapi ingat pajak juga ada bagi hasil ke kabupaten/kota,” ucapnya.
Derek juga menyinggung soal PAD tahun 2023 yang over target sampai 108 persen, sehingga kedepan di transisi pemerintahan seperti ini menggali sumber sumber potensi yang ada. “Dengan adanya tiga daerah otonomi baru, kita harus mengenal siapa kita dan kita punya apa,” tegasnya.
Sekedar diketahui, realisasi PAD Provinsi Papua sesuai target Rp 1.177.838.112.117 dan terealisasi Rp. 1.283.324.595.829 atau setara dengan 108,% dan over target Rp. 105.486.483.712 sampai dengan 8 Desember 2023.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda menyampaikan bahwa menurunnya kapasitas fiskal daerah di Provinsi Papua dikhawatirkan akan mengganggu banyak sector.
Sebagaimana diketahui APBD Provinsi Papua mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari angka yang pernah mencapai belasan triliun kemudian turun ke angka Rp 2,9 triliun dan terakhir menjadi Rp 2,6 triliun lebih.
Ini diakui tak lepas dari adanya pemekaran dan akhirnya provinsi induk menjadi korban. “Nah, bagaimana pemerintah pusat mencari solusi untuk ini, agar tak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” kata Yunus Wonda disela – sela kegiatan Bimtek terkait Penguatan Peran DPRD dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Hak Keuangan dan Administratif DPRP dan Kebijakan Dana Transfer ke Provinsi pasca terbentuknya DOB di Jakarta, dalam rilis, Selasa (12/12).
Yunus menjelaskan Bimtek terakhir di tahun 2023 ini membahas persoalan dan isu-isu yang mengemuka di Papua, sehingga dari perubahan yang ada paling tidak DPR Papua dan pihak secretariat bisa menyesuaikan sekaligus mengurai berbagai permasalahan yang terjadi di Papua khususnya terkait dengan keuangan.
Yunus menyebut pasca terbentuknya 3 provinsi yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah membuat Papua sebagai provinsi induk mengalami permasalahan terhadap kemampuan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Papua.
Diketahui pada anggaran 2024, Pemprov Papua mengelola belanja APBD sebesar Rp 2,6 triliun. Hal ini sangat riskan bagi pemerintahan daerah, karena kondisi keuangan Pemprov Papua di bawah kategori rendah.
Yunus berharap pelayanan publik tidak terganggu, baik di bidang pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua maupun permasalahan beasiswa bagi mahasiswa Papua serta tata kelola ASN di Papua yang saat ini masih mengelola ASN yang mencapai 14 ribu ASN.
“Dengan adanya bimtek ini, diharapkan menjadi pegangan bagi anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka di daerah masing-masing. Apalagi, masih ada agenda yang harus diselesaikan yakni sidang non APBD,” pungkasnya. (*/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos