Selain Genjot Sumber PAD, Pemerintah Pusat Diharap Cari Solusi Fiskal Papua

Upaya Menyikapi Menurunnya Pendapatan APBD Provinsi Papua Pasca Pembentukan DOB

Pasca pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua, maka dampak yang sangat dirasakan bagi provinsi indu Papua, adalah menurunnya pendapatan APBD. Dimana biasanya mengelola belasan triliun rupiah, namun kini hanya tinggal Rp 2,6 Triliun saja. Lantas seperti upaya yang harus dilakukan

Laporan: Elfira & Gamel_Jayapura

Penurunan anggaran pendapatan dalam APBD Provinsi Papua perlu menjadi perhatian serius semua pihak, terutama stakeholder terkait. Sebab, menurunnya APBD ini dipastikan juga akan berimbas kepada sejumlah sektor pembangunan, maupun kondisi perekonomian dan peredaran uang di tengah masyarakat Provinsi Papua.

  Menurunnya pendapatan Pemprov Papua ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur. Dimana menurutnya, mau tidak mau Pemerintah Provinsi Papua harus berusaha keras menggenjot semua sumber  penerimaan daerah yang ada di Papua./

   “Ke depan Pemerintah Provinsi Papua akan  menggenjot semua potensi sumber penerimaan daerah di wilayah Papua,” ucap Derek kepada Cenderawasih Pos  usai acara penghargaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Award kepada mitra pajak daerah dan wajib pajak, Senin (11/12).

  Menurut Derek, beberapa tahun yang lalu tumpuan pendapatan Pemprov Papua ada di pertambangan. Sementara hari ini pasca adanya DOB, yang berkaitan dengan sumber daya mineral dan seterusnya tidak ada lagi di Papua atau sudah berkurang.

  “Pertambangan maupun sumber daya alam mineral adanya di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat berdasarkan wilayah pemerintahan yang baru,” kata Derek.

Dengan begitu, lanjut Derek, Pemerintah Provinsi Papua akan menggerakkan sektor sektor yang potensial untuk menghasilkan PAD. Antara lain misalkan mengembangkan sektor kelautan, perikanan, kehutanan, pertanian dan pangan.

  “Itu akan menjadi titik fokus kita di samping pajak kenadaraan bermotor, tapi ingat pajak juga ada bagi hasil ke kabupaten/kota,” ucapnya.

  Derek juga menyinggung soal PAD tahun 2023 yang over target sampai 108 persen, sehingga kedepan di transisi pemerintahan seperti ini menggali sumber sumber potensi yang ada. “Dengan adanya tiga daerah otonomi baru, kita harus mengenal siapa kita dan kita punya apa,” tegasnya.

  Sekedar diketahui, realisasi PAD Provinsi Papua sesuai target Rp 1.177.838.112.117 dan terealisasi Rp. 1.283.324.595.829 atau setara dengan 108,% dan over target Rp. 105.486.483.712 sampai dengan 8 Desember 2023.