LMA Pastikan Musyawarah dan Deklarasi Tetap Dilakukan

WAMENA-LMA Provinsi Papua memastikan pelaksanaan musyawarah besar dan upacara dengan menggunakan pakian adat akan tetap dilakukan di Wamena.  Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya menyatakan bahwa persiapan panitia untuk menyelenggarakan upacara hari lahirnya Pancasila 1 Juli 2022 sudah hampir 90 persen. “Visi misi LMA adalah bagaimana Papua harus damai. Deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Sebelum tanggal 1 Juni 2022, tanggal 30 Mei pembukaan dan tanggal 31 Mei musyawarah lembaga adat. Dalam musyawarah ini, akan dibahas masalah-masalah yang terjadi. Contohnya ada tiga masalah yang harus dibahas,” jelas Lenis Kogoya, Senin (30/5). Lenis Kogoya menyampaikan bahwa LMA setiap tahun mempunyai agenda musyawarah. LMA menurutnya melihat ada masalah di Papua, sehingga masalah ini harus bawa ke rumah adat dan tidak boleh bicara di luar atau di jalan-jalan. “Karena, masalah ini seharusnya ada rumah adat atau yang disebut MRP. Itu mamanya ada di lembaga adat, dimana lembaga adat memberikan rekomendasi masuk ke MRP. Ketika kita melihat kepentingan masyarakat tidak sesuai, dilakukan musyawarah. Kami melihat MRP yang gugat di MK, artinya masyarakat punya anggapan itu jadi masalah, sehingga harus bahas kembali di rumah adat,” bebernya. Ia menegaskan, LMA merasa ini jadi masalah, sehingga dibahas kembali di rumah adat, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai prosedur atau tidak. Otsus ini diberikan oleh pemerintah, masalah DOB ini banyak tolak menolak. Berapa kali demo di Wamena masyarakat tidak rasa aman. Kenapa di Jayapura sekali demo saja tetapi di Wamena terus menerus. Apakah pemerintah izinkan terus atau pihak keamanan yang izinkan. Disini kita harus melihat persoalan ini,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Lenis Kogoya mempertanyakan terkait diizinkannya aksi demo dan LMA menurutnya juga punya hak menyampaikan pendapat di muka umum tetapi konsepnya di rumah. “Ketika LMA mau sampaikan aspirasi yang didukung undang-undang, ya adik-adik yang tidak setuju jangan ganggu,” tegasnya. “Masalah politik, mengenai Papua merdeka, ada yang pro dan kontra, kita buktikan dari lembaga masyarakat adat ini. Kaitanya dengan ini, kita harus rumuskan dalam hasil keputusan dan 1 Juni diumumkan,” tutupnya. Mengenai kegiatan LMA Provinsi Papua di Wamena, Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE., mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak LMA bersama Forkopimda Jayawijaya. “Terkait itu ada pro kontra pelaksanaan karena adanya terbungkus pernyataan-pernyataan dukungan, kegiatan LMA ini hanya bermusyawarah tentang bagaimana kepentingan masyarakat adat. Sehingga pada saatnya 1 Juni sesuai dengan apa disampaikan panitia akan melaksanakan upacara lahirnya Pancasila di Lapangan Pendidikan,” ucap Kapolres Muh. Safei. Kapolres memastikan tidak ada penyataan yang ada di dalamnya sehingga hanya rangkaian kegiatan semacam festival adat, dan dibungkus pernyataan siap dukung NKRI. “Setelah diskusi, ternyata hanya musyawarah dan pernyataan sikap untuk mendukung NKRI saja tidak ada dukungan lain-lain,” tutupnya. (jo/nat)