Para aktivis ini khawatir jika tak ada ketegasan maka hutan bakau di Teluk Yotefa cepat atau lambat tinggal cerita. Lokasi yang kata Petronela kerap menjadi fungsi ekologi dan juga ekonomi.
“Ini akan menarik jika pihak yang membangun bisa menujukkan sertipikat sementara BBKSDA akan berdiri dengan tataran aturan dan status lahan,” imbuh Petronela.
Sementara Julian meminta pemerintah kota bisa segera membantu memastikan soal RT RW. Dan ternyata terjadi mal administrasi atau bentuk pelanggaran dari keluarnya sertipikat, Julian meminta semua titik harus ditertibkan.
Sementara terkait adanya aktifitas pembangunan di lokasi TWA dijelaskan bahwa saat ini BBKSDA terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk aparat penegak hukum untuk menghentikan sementara sambil berproses. “Kami sudah memonitor semuanya dan membangun komunikasi dengan pihak yang terlibat dan terkait pengalihfungsian lahan ini akan segera kami kabari ke media,” singkat Chandra, humas BBKSDA. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan Aset yang diserahkan meliputi puskesmas,…
Meski berada dalam kondisi sulit, para tukang ojek di Pangkalan Ojek Pasar Karang memilih tidak…
Menurutnya, perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali…
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan…
Di bawah komando Bupati Piter Gusbager, Pemkab Keerom kini bergerak cepat untuk menuntaskan seluruh tahapan…
Tim gabungan mengikutsertakan unsur TNI dan Polri untuk menyisir lokasi hingga ke wilayah Potowaiburu. Tim…