Para aktivis ini khawatir jika tak ada ketegasan maka hutan bakau di Teluk Yotefa cepat atau lambat tinggal cerita. Lokasi yang kata Petronela kerap menjadi fungsi ekologi dan juga ekonomi.
“Ini akan menarik jika pihak yang membangun bisa menujukkan sertipikat sementara BBKSDA akan berdiri dengan tataran aturan dan status lahan,” imbuh Petronela.
Sementara Julian meminta pemerintah kota bisa segera membantu memastikan soal RT RW. Dan ternyata terjadi mal administrasi atau bentuk pelanggaran dari keluarnya sertipikat, Julian meminta semua titik harus ditertibkan.
Sementara terkait adanya aktifitas pembangunan di lokasi TWA dijelaskan bahwa saat ini BBKSDA terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat termasuk aparat penegak hukum untuk menghentikan sementara sambil berproses. “Kami sudah memonitor semuanya dan membangun komunikasi dengan pihak yang terlibat dan terkait pengalihfungsian lahan ini akan segera kami kabari ke media,” singkat Chandra, humas BBKSDA. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Menurut Rocky, Dinas Pendidikan Kota Jayapura telah mengingatkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD…
ubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP,…
Franky yang memiliki golongan darah B tersebut mengaku pada awalnya dia melakukan donor ada kekuatiran…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…
Dari total 46 lulusan tersebut, tercatat 22 murid berasal dari peminatan IPA dan 24 murid…
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027…