Kadis Kominfo : Pj Gubernur Papua Tetap Mencari Solusi Untuk Generasi Papua yang Sedang Belajar.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, angkat bicara perihal isu simpang siur pembiayaan tunggakan Beasiswa Unggul Papua (BUP). Dimana tunggakan beasiswa Juli-Desember sebesar Rp 116,8 miliar.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua meminta semua pihak bisa menahan diri. Terlebih, kewajiban Pemprov Papua sudah dilakukan. Sebelumnya juga telah dilakukan korespondesi pada pihak kampus.
“Semua sudah tahu gejolak BUP dampak perubahan dari regulasi, Pemprov melalui Pj Gubernur sudah melakukan beberapa hal menyelsaikan masalah ini. Termasuk terakhir dengan mengkoordinasikan dengan provinsi DOB serta 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua di tengah dinamika pemerintahan dan fiskal,” ucap Kepala Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (29/1).
Disampaikan Jeri, pemerintah tak pernah diam terkait dengan persoalan ini. Bahkan sudah dilakuan realisasi pembayaran BUP luar negeri yang saat ini kuliah di Corban University USA dan beberapa kampus di USA.
Lanjut Jeri, berdasarkan data Dinas Pendidikan. Per 25 – 26 Januari 2024, dilakukan pembayaran untuk 15 mahasiswa luar negeri tahap I menyelesaikan tunggakan Juli hingga Desember 2023 (Fall 2023) Rp 5,3 miliar.
“ Untuk tahap kedua kepada nama yang sama karena mau wisuda untuk pembayaran Januari-Mei 2024 sebesar Rp 5,2 miliar. Dan rencananya, mulai Senin (29/1) akan juga disalurkan dana bantuan kabupaten/kota se-Papua untuk penyelesain sisa yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Jeri menerangkan terkait dengan informasi 6 mahasiswa terdiri 2 orang dari DOB Papua Selatan dan 2 orang asal Kabupaten Jayapura. Mereka semua tidak masuk daftar pada mahasiswa yang dibiayai pada BUP.“ Sedangkan dua lainnya merupakan mahasiswa BUP dimana 1 orang drop out dan 1 orang lagi mengundukan diri,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemprov menyiapkan data terkini dan benar melalui Dinas Pendidikan dan BPSDM sebagai perangkat daerah pengampu yang lama.
“Pj Gubernur Papua tetap fokus ditengah keterbatasan yang ada, mencari solusi untuk generasi Papua yang sedang belajar yang nantinya mereka ini akan menjadi pemimpin di tanah ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mengatakan tunggakan pembayaran beasiswa bukan karena kelalaian Pemprov Papua dalam menyelesaikan kewajibannya. Namun, sejak 2021/2022 terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu revisi UU Otsus sekaligus terjadinya perubahan kebijakan anggaran.
Dimana dana Otsus sudah tidak lagi masuk di Pemprov Papua, melainkan 20% provinsi dan 80% kabupaten/kota yang mana dibagi langsung ke kabupaten/kota dan 3 Provinsi DOB oleh Kementerian Keuangan RI.
“ Dananya sudah ditransfer ke masing-masing daerah, maka sejak 2022 Pemprov Papua sudah melakukan pemetaan atau validasi data by name by address dan serahkan secara resmi ke 3 Provinsi DOB dan 9 kabupaten/kota,” jelasnya.
Sekalipun demikian kata Walilo, tunggakan biaya beasiswa tahun 2022 dan Januari-Juni 2023 sesuai dengan kebijakan Pemprov Papua dicarikan solusi dan telah dibayarkan. Sehingga saat ini tersisa tunggakan Juli-Desember 2023 dengan nominal Rp 116 miliar.
“Pemerintah Daerah selalu mengacu pada setiap ketentuan atau regulasi yang ada, tidak kerja sembarangan. Apa lagi ini soal uang, sehingga sangat hati hati,” tegasnya.
Sebelumnya, Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, menyatakan kesedian Pemprov untuk membayar biaya tunggakan beasiswa BUP senilai Rp 116,8 miliar. Untuk periode Juli-Desember 2023.
Kesanggupan pembayaran tunggakan beasiswa yang bersumber dari dana Otsus Papua itu dipastikan setelah dilakukan rapat (16-17/1) di Kantor Gubernur, tindak lanjut penyelesaian beasiswa BUP TA 2023 dan keberlanjutannya.
“Total anggaran yang kita sediakan Juli-Desember 2023 sebesar Rp 116,8 miliar,” kata Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, kepada wartawan usai menemui para orang tua penerima beasiswa, Rabu (17/1) lalu.
Derek menyebut, anggaran tersebut bersumber dari bantuan 9 kabupaten/kota yang ada di bumi cenderawasih. Anggaran tersebut termasuk dukungan dari Pj Gubernur di tiga DOB, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. (fia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos