Menutup pandangannya, Lily menegaskan bahwa kebijakan menaikkan gaji hakim tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah dan lembaga terkait harus berani melakukan reformasi total di tubuh peradilan. Kenaikan pendapatan harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, transparansi putusan, serta hukuman berat bagi mafia perkara.
Jika tidak diikuti dengan pembersihan sistem, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan dipandang publik sebagai bentuk “kemewahan birokrasi” di tengah masa-masa sulit yang dihadapi rakyat kecil. “Kehormatan hakim bukan terletak pada besarnya gaji, melainkan pada keberanian mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan di ruang sidang pengadilan, tetapi juga ditentukan di ruang-ruang kelas sederhana di Papua,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Puskesmas Rimba Jaya yang berlokasi di Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, berada dalam satu kawasan…
Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Merauke tercatat 17,4 persen atau sebanyak 1.462…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menfokuskan pembangunan…
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa Camporee Pathfinder Arafura International 2026 menjadi wadah…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH membenarkan adanya kebakaran tersebut yang…
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa kecelakaan ini melibatkan satu…