Menutup pandangannya, Lily menegaskan bahwa kebijakan menaikkan gaji hakim tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah dan lembaga terkait harus berani melakukan reformasi total di tubuh peradilan. Kenaikan pendapatan harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, transparansi putusan, serta hukuman berat bagi mafia perkara.
Jika tidak diikuti dengan pembersihan sistem, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan dipandang publik sebagai bentuk “kemewahan birokrasi” di tengah masa-masa sulit yang dihadapi rakyat kecil. “Kehormatan hakim bukan terletak pada besarnya gaji, melainkan pada keberanian mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan di ruang sidang pengadilan, tetapi juga ditentukan di ruang-ruang kelas sederhana di Papua,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga lanjut Sebby mengancam akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap…
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan empat warga negara asing (WNA) asal China sebagai tersangka dalam kasus…
Bergerak mandiri secara swadaya dengan tim inti tiga orang dan dibantu enam relawan, mereka rajin…
Budi menerangkan, daging sapi justru terbukti memiliki kandungan lemak jenuh lebih tinggi dibanding kambing. Ia…
Kamus menjelaskan bahwa masuknya investasi berskala raksasa dalam wujud Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti perkebunan…
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK sangat berhati-hati dalam mengadopsi aturan baru agar tidak menimbulkan…